Moeldoko Bantah Bekingi Al-Zaytun: Memang Preman?

Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di acara Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (6/5/2023). Foto: Dok. PLN

Nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terseret dalam isu penyimpangan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Dalam narasi yang beredar di media sosial, Moeldoko disebut membekingi Al-Zaytun.

Apa tanggapan Moeldoko?

"Memang preman, kok, jadi beking?" kata Moeldoko saat dimintai tanggapan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/6).

Di satu sisi, Moeldoko memang mengakui pernah berkunjung ke Al-Zaytun. Namun, kunjungannya saat itu untuk memberikan ceramah.

"Pernah [ke Al-Zaytun]. Kasih ceramah kebangsaan di sana," ungkapnya.

Warga mendemo Al-Zaytun. Foto: Muthia Firdaus/kumparan

Ketika berkunjung ke sana, Moeldoko mengaku suasana dan lingkungan Al-Zaytun seperti pesantren pada umumnya. Menurutnya, Al-Zaytun juga menjalani norma-norma kebangsaan.

"Tapi yang saya lihat bahwa norma-norma kebangsaan itu berjalan di sana. Lagu Indonesia Raya itu selalu dinyanyikan. Jadi kesehariannya, kan, aku enggak di situ. Tapi secara aku hanya melihat bahwa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan seterusnya selalu dibicarakan di sana," tuturnya.

Saat berkunjung dua kali ke sana baik sebagai Pangdam maupun sebagai Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyebut tak tahu soal ada sesuatu yang menyimpang. Hal ini menurutnya harus didalami oleh MUI hingga Kemenag.

"Bahwa kalau persoalan itu, kan, perlu ada pendalaman. Harus ditongkrongin di sana, melihat kesehariannya seperti apa. Kalau hanya sekilas, kan, saya enggak ngerti. Bagaimana yang sesungguhnya itu apa," ujarnya.

"Perlu adanya badan yang intens melihat itu sehingga nanti kesimpulannya tidak salah. Jangan membuat kesimpulan atas isu yang berkembang. Repot nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, pemilik Ponpes Al-Zaytun, Panji Gumilang, dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Ketika kasus dugaan penistaan agama ini mencuat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil langsung membentuk tim investigasi.

Kasus ini bermula ketika Ponpes Al-Zaytun didemo oleh sekelompok elemen masyarakat di Indramayu yang tergabung dalam Forum Indramayu Menggugat. Pemprov Jabar pun dengan cepat membentuk investigasi lantaran enggan mengambil keputusan apa pun terkait Ponpes Al-Zaytun tanpa didasari data dan kajian yang matang.