news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Moeldoko: BPIP Harus Dicarikan Figur Pemimpin yang Sama dengan Yudi

8 Juni 2018 16:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Moeldoko (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Moeldoko (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Mundurnya Yudi Latif sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menimbulkan tanda tanya siapa yang akan menggantikannya. Meski demikian, Kepala Staf Presiden Moeldoko yakin Yudi akan terus menyampaikan nilai-nilai Pancasila meski sudah tidak menjabat sebagai Kepala BPIP.
ADVERTISEMENT
"Semua orang tidak meragukan kapasitas Pak Yudi Latif. Kemampuan beliau untuk mengarusutamakan Pancasila karena memiliki background luar biasa mengenai pemahaman Pancasila," kata Moeldoko di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (8/6).
Ia juga berharap agar Kepala BPIP pengganti Yudi juga memiliki kapasitas yang sama seperti Yudi. Apalagi, kata Moeldoko, pemahaman ideologi Pancasila perlu untuk diketahui lebih jelas.
"Jadi kita semua tahu. Untuk itu memang kalau beliau mundur, harus dicarikan figur lain yang kira-kira satu yang kapasitasnya mendekati sama atau sama agar saat ini Pancasila dibutuhkan," lanjut dia.
"Kita lebih mengagungkan ideologi lain dan seterusnya. Ini saya pikir sebuah prioritas bagi bangsa," ucap Moeldoko.
Sebagaimana diketahui, Yudi Latif mengumumkan pengunduran dirinya lewat akun Facebook miliknya. Banyak yang berspekulasi Yudi mengundurkan diri karena polemik besaran gaji BPIP. Namun, juru bicara presiden Johan Budi mengungkapkan, Yudi mundur dari BPIP karena alasan keluarga.
ADVERTISEMENT
"Jadi kalau dalam surat yang diacu Pak Yudi Latif, peningkatan kapasitas UKP ke BPIP disetarakan menteri membutuhkan tingkat kesibukan yang lebih tinggi. Menurut Yudi Latif di surat pengunduran diri itu, beliau merasa tidak sanggup karena ada urusan keluarga yang perlu diintensifkan dengan Yudi Latif," ucap Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.