News
·
2 Februari 2021 13:13

Moeldoko dan Cerita 'Ambil Alih' HKTI

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Moeldoko dan Cerita 'Ambil Alih' HKTI  (152415)
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ramai diperbincangkan setelah disebut-sebut ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat, yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
ADVERTISEMENT
Dalam jumpa pers Senin (1/2), Moeldoko tak membantah tegas soal ingin kudeta AHY, dan di saat bersamaan, sejumlah petinggi Demokrat justru terus menyuarakan eks KSAD itu punya ambisi kudeta untuk kepentingan nyapres di 2024.
Manuver Moeldoko ini mengingatkan pada kasus dualisme kepemimpinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Moeldoko "mengambil alih" HKTI yang sah dari Fadli Zon.
Bagaimana ceritanya?
HKTI mengalami perpecahan menjadi dua kubu sejak Munas VII di Bali yang berlangsung Juli 2010. Dalam Munas kala itu, HKTI terpecah jadi dua kubu yakni kubu Prabowo Subianto dan kubu Oesman Sapta Odang (OSO).
Moeldoko dan Cerita 'Ambil Alih' HKTI  (152416)
Prabowo dan Fadli Zon tiba di DPR. Foto: Nadia Jovita Riso/kumparan
Polemik dualisme di HKTI ini berlanjut sampai ke Mahkamah Agung (MA), dengan keputusan kasasi MA menyatakan Prabowo sebagai Ketua Umum HKTI periode 2010-2015. Akan tetapi, OSO tetap menyatakan dirinya sebagai pimpinan HKTI.
ADVERTISEMENT
Dualisme ini terus berlangsung ketika Prabowo dan OSO sama-sama memberikan mandat kepada penerus mereka.
HKTI pimpinan Moeldoko merupakan penerus HKTI dari kubu OSO. Ia terpilih sebagai Ketua Umum untuk periode 2017-2020 hasil rapat pimpinan nasional DPN HKTI di Jakarta, April 2017.
Bahkan, saat terpilih, Moeldoko menyebut HKTI yang dipimpinnya telah mendapat pengakuan dan pengesahan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM tahun 2018 lalu.
Sementara HKTI kubu Prabowo yang diakui MA, melanjutkan kursi kepemimpinannya pada Fadli Zon. Fadli juga sempat ngotot kepengurusan HKTI yang dipimpinnya adalah yang asli. Ia menyebut dirinya sebagai penerus kepemimpinan Prabowo.
Moeldoko dan Cerita 'Ambil Alih' HKTI  (152417)
Anggota DPR RI Fadli Zon bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan tim reunifikasi HKTI mengikuti diskusi di Kementan. Foto: Twitter/@fadlizon
Hingga akhirnya, pada pertengahan 2020, dua kubu ini sepakat untuk mengakhiri 10 tahun dualisme kepengurusan HKTI. Baik Moeldoko dan Fadli Zon akhirnya sepakat untuk berada dalam satu payung kepengurusan HKTI.
ADVERTISEMENT
Alasannya, keduanya melihat kesejahteraan petani dan pertanian harus menjadi tugas bersama. Baik Moeldoko dan Fadli sepakat menyatukan kembali HKTI, demi kepentingan menyejahterakan petani di Indonesia.
"Sudah waktunya HKTI bersatu kembali untuk memikirkan masa depan petani dan pertanian," kata Moeldoko, Kamis (28/5/2020).
"Sekitar 30 persen tenaga kerja ada di sektor pertanian. Pascapandemi COVID-19, sektor pertanian sangat memerlukan perhatian dari seluruh stakeholder," lanjut dia.
Kemudian, di hadapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Moeldoko dan Fadli Zon pun kembali menyatakan sepakat menyudahi dualisme kepemimpinan HKTI demi petani dan pertanian Indonesia.
Moeldoko dan Cerita 'Ambil Alih' HKTI  (152418)
Anggota DPR RI Fadli Zon bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan tim reunifikasi HKTI mengikuti diskusi di Kementan. Foto: Twitter/@fadlizon
"Kami melaporkan ke Menteri Pertanian atas perkembangan kondisi terakhir HKTI dan kami bersepakat dengan Pak Fadli Zon untuk bersatu-padu membangun petani dan pertanian Indonesia yang semakin kokoh, dan betul-betul memikirkan petani dan pertanian Indonesia," kata Moeldoko saat menghadiri pertemuan bersama para pimpinan HKTI di Kantor Pusat Kementan, Kamis (18/6/2020).
ADVERTISEMENT
Keduanya akan berada di bawah arahan Mentan sepakat bersama-sama membangun sinergi serta terlibat secara langsung, sehingga kehadiran HKTI memberikan nilai tambah bagi petani dan pertanian Indonesia.
Sementara itu, Fadli Zon mengungkapkan harapannya agar HKTI dapat menyelesaikan dualisme kepemimpinan untuk memajukan pertanian Indonesia. Sebab, sebagai mitra strategis dari pemerintah, situasi pertanian Indonesia dapat ditingkatkan melalui kerja sama dari semua pihak.
"Kita mengakhiri dualisme HKTI selama 10 tahun sebagai stakeholder pertanian," tutup Fadli.
Dan saat ini, Moeldoko menjadi Ketua Umum HKTI. Bahkan, pada Selasa (26/1) kemarin, ia baru saja melantik kepengurusan DPP HKTI periode 2020-2025.
Dalam struktur kepengurusan yang baru, Mentan Syahrul Yasin Limpo didapuk menjadi Ketau Dewan Penasihan, OSO sebagai Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO), dan Bambang Budi Waluyo sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
ADVERTISEMENT