Moeldoko: Demokrasi Bergeser di Demokrat, Ada Pertarungan Ideologis Jelang 2024
PerbesarKepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menjawab alasan dirinya menerima pinangan memimpin Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut. Moeldoko melihat ada kekisruhan di tubuh partai menjelang 2024.
"Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh Demokrat," ujar Moeldoko dalam penjelasannya di akun instagram, Minggu (28/3).
"Ada sebuah situasi khusus dalam perpolitikan nasional yaitu telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024," tuturnya.
Menurut Moeldoko, jika tidak diselamatkan, pertarungan di internal Demokrat yang ia anggap terstruktur dan mudah dikenali, akan menjadi ancaman untuk Indonesia pada 2045. Untuk itulah, Moeldoko mengaku menerima ajakan KLB untuk menjadi Ketum.
"Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat. Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga menyelamatkan bangsa dan negara," tuturnya.
Moeldoko memastikan, pinangan itu ia terima setelah mengajukan tiga pertanyaan ke para peserta KLB. Yakni soal KLB harus sesuai AD/ADT, seberapa serius kader memintanya untuk menjadi Ketum, dan meminta kader bekerja keras.
"Semua pertanyaan itu dijawab oleh peserta KLB dengan gemuruh. Maka baru saya membuat keputusan," ungkapnya.
Moeldoko juga meluruskan bahwa keputusannya dibuat atas inisiatif pribadi, bahkan tanpa sepengetahuan istri maupun keluarga. Ia meminta semua pihak tidak menyeret nama-nama lain, termasuk Presiden Jokowi.
"Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tuturnya.
"Untuk itu jangan bawa-bawa presiden dalam persoalan ini," pungkas Moeldoko.
Kekisruhan Partai Demokrat saat ini masih terus berlangsung. Saat ini, Ketum Demokrat yang sah sesuai AD/ART 2020 masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Majelis Tinggi diduduki oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kubu Moeldoko juga sudah resmi mengajukan SK pengesahan kepengurusan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI pada Senin (15/3). Sementara Demokrat kubu AHY sudah melakukan safari ke Kemenkumham, KPU, hingga Kemenkopolhukam untuk melengkapi berkas.