Moeldoko: Komunikasi Publik Pemerintah soal Omnibus Law Sangat Jelek, Dibenahi

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Gaya komunikasi publik selama setahun masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi salah satu hal yang disorot. Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko pun mengakui, komunikasi publik yang selama ini diterapkan pemerintah belum sepenuhnya baik, misalnya saat berbicara soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Kami selalu membenahi diri memperbaiki diri. Khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja, memang sebuah masukan dari berbagai pihak dan Presiden juga sangat tahu, kami semuanya bahwa komunikasi publik kita sangat jelek," kata Moeldoko di Kantor KSP, Rabu (21/10).

"Untuk itu kami (terima) semua masukan dari luar. Kita berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," lanjutnya.

Eks Panglima TNI pun menjelaskan kendala pemerintah dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dia mengatakan terkadang pemerintah kewalahan menghadapi pertumbuhan hoaks yang masif di media sosial.

"Ya kita semuanya memahami, sungguh-sungguh memahami khususnya kami di KSP, bahwa kita memasuki sebuah situasi seperti saat ini, di mana media sosial bertumbuh luar biasa kadang-kadang melampaui imajinasi kita," ujar Moeldoko.

"Di situlah kita kadang-kadang kewalahan menghadapi pertumbuhan disinformasi dan hoaks. Tetapi itu bukan sebuah alasan kami untuk tak berkomunikasi dengan baik," tandasnya.

**

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona