Moeldoko Minta Tak Ada Upaya Melemahkan BPIP dengan Isu Gaji

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Keberadaan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sangat diperlukan, khususnya untuk menangkal segala ancaman radikalisme. Sehingga, masyarakat tidak perlu digiring pada opini bahwa lembaga ini tidak berfungsi dengan baik. Sebab, akhir-akhir ini pemberitaan soal gaji pejabat BPIB terus mencuat.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di sela-sela acara panen kopi di Gunung Puntang, Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/5).

"Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan," kata Moeldoko dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, yang paling pantas berbicara gaji adalah menteri keuangan. Maka dari itu, kata Moeldoko, masyarakat jangan terus digiring ke dalam persoalan kekhawatiran pada lembaga ini.

"Jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," kata dia.

Dia menuturkan, BPIP strategis karena dipandang mampu melakukan pengarustamaan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi dan pihaknya pun sempat membicarakan upaya pengarustamaan Pancasila ini dengan baik melalui media.

Menurutnya, peranan BPIP sangat berfungsi untuk menanamkan ideologi Pancasila ke setiap lapisan masyarkat. Sehingga, lanjut dia, masyarakat jangan dibawa ke arah opini untuk melemahkan lembaga ini.

"Saya sudah beberapa kali rapat dengan tim BPIP untuk mengarustamakan ini agar lancar. Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik," jelas Moeldoko.

"Justru saya selaku Kepala Staf Kepresidenan, berusaha beberapa kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarustamakan Pancasila ini," lanjut dia.

Sebelumnya, beberapa hari yang lalu ramai dibicarakan soal gaji 'selangit' pejabat di BIP. Keputusan gaji tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui Perpres 42 tahun 2018. Diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan.

Jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp100.811.000 per bulan.