Moeldoko Pastikan Jokowi Netral di Pemilu 2024

9 November 2023 14:14 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
8
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di acara Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (6/5/2023). Foto: Dok. PLN
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn) Moeldoko di acara Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2023 di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (6/5/2023). Foto: Dok. PLN
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Jokowi menjadi sorotan karena dianggap tidak netral menjelang Pemilu 2024. Anggapan ini semakin kuat ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat capres-cawapres yang memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres di Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
Namun semua tudingan itu dibantah. Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko memastikan Jokowi netral. Dalam beberapa kali pertemuan, Moeldoko sering menegaskan bahwa dirinya netral kepada Jokowi.
"Sepanjang yang saya tahu, beberapa kali beliau berbicara dengan saya dan saya juga lapor kepada beliau bahwa, 'Pak, saya dalam posisi yang netral dalam pemilu kali ini'. [Jokowi menyatakan] ya, sama kita netral," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11).
Presiden Jokowi (tengah) memberikan kata sambutan saat peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023). Foto: Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO
Moeldoko pun meminta semua pihak memahami posisi pemerintah, khususnya Jokowi. Ia memastikan, pemerintah akan netral di Pemilu 2024.
"Jadi tolong ini dipahami secara utuh karena kalau enggak nanti selalu mengartikan bahwa pemerintah atau Presiden tidak netral," ujarnya
Saat ditanya mengenai putusan MKMK yang memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK, Moeldoko enggan berkomentar.
ADVERTISEMENT
"Ini dua area yang berbeda. Satu area yudikatif, satu area eksekutif. Enggak bisa mau dipaksa-paksa anda bertanya, saya tidak akan bisa memasuki area itu," tegasnya.
"Tentang hasil MKMK, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengomentari itu karena itu area yang berbeda, bukan domainnya pemerintah," pungkasnya.