Moeldoko: Pemerintah Tak Berupaya Represif, Hanya Lindungi Bangsa

Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Produksi Ventilator Dalam Negeri di Situation Room Bina Graha, Jakarta. Foto: Dok. KSP

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bicara soal evaluasi setahun Jokowi-Ma'ruf terkait aspek demokrasi. Moeldoko menjawab anggapan bahwa pemerintahan Jokowi saat ini represif.

Moeldoko menegaskan, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tak pernah berupaya melakukan tindakan represif.

"Pemerintah tidak ada sama sekali upaya melakukan represif dengan tujuan tertentu, tidak. Tapi tujuan tadi bagaimana pemerintah harus berposisi untuk melindungi segenap bangsa," ujar Moeldoko di kantor KSP, Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Ia menjelaskan, dalam mengelola sebuah negara ada semacam patokan bagaimana menyeimbangkan antara mengelola stabilitas pemerintahan dan demokrasi. Eks Panglima TNI ini menyebut, memang tak mudah menciptakan sebuah keseimbangan yang dinamis antara stabilitas dan demokrasi.

"Satu sisi demokrasi harus bertumbuh dengan baik, berproses dengan baik tapi pada sisi lain stabilitas jadi perhatian kita," kata Moeldoko.

"Begitu kita abai terhadap stabilitas, maka ada kecenderungan negara ini bisa menuju pada anarkisme, begitu kita biarkan tindakan kekerasan yang mengganggu orang lain," lanjut Moeldoko.

Moeldoko menekankan, ketika tindakan kekerasan pada masyarakat muncul, maka tugas negara adalah melindungi warganya. Jika pemerintah Jokowi diam, maka pemerintah tak menjalankan tugasnya dengan baik.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Hal inilah, menurut Moeldoko, yang dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini. Sehingga yang dilakukan pemerintah bukan represif tapi melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Untuk itu ada seni bagaimana menjaga agar stabilitas berjalan baik, rakyat menikmati hidupnya dengan baik tapi demokrasi jangan diganggu, dikurangi. Biarkan demokrasi bertumbuh," kata Moeldoko.

"Tapi sekali lagi demokrasi harus terkawal dengan sebuah regulasi, konstitusi tepat agar berjalan dengan arah yang tak salah," ujar Moeldoko.

Ia kemudian mencontohkan soal bagaimana Amerika Serikat menjunjung tinggi kebebasan tapi juga tetap berpegang pada konstitusi.

"Sebuah kebebasan harus dikawal dengan konstitusi agar tak menjurus pada anarkisme," tutup dia.