Moeldoko Rapat dengan Kemhan-Bappenas Bahas Proyek KF-21: Anggaran Poco-poco

epala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pengadaan dan Pendanaan Alutsista Strategis (KFX/IFX) Dalam Konteks Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, Senin (2/10) Foto: Dok. Kantor Staf Presiden

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas. Mereka membahas langkah lanjutan program kerja sama pengembangan pesawat tempur Korea Selatan dan Indonesia KF-21 di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/10).

Dalam proyek itu, Indonesia akan mendapatkan transfer teknologi jet tempur. Proyek itu diperkirakan akan memproduksi 120 unit jet tempur untuk Korsel dan 48 unit jet tempur untuk Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Moeldoko menilai ada tiga isu besar yang membuat kerja sama pertahanan kedua negara ini mandek. Yaitu soal hak kekayaan intelektual, sistem perjanjian, dan hak pemasaran yang harus segera dicarikan solusi agar kerja sama bisa terus berlangsung.

“Pada kerja sama ini juga ada pertaruhan hubungan politik kedua negara. Jangan sampai ini dipertaruhkan dan harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh,” kata Moeldoko dalam keterangannya, dikutip Selasa (3/10).

Apalagi, lanjut Moeldoko, dalam proyek kerja sama tersebut ada pelibatan transfer teknologi.

“Proyek ini juga berkaitan dengan pengembangan SDM kita, agar insinyur-insinyur kita bisa menguasai teknologi yang juga lebih advance,” ujarnya.

epala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pengadaan dan Pendanaan Alutsista Strategis (KFX/IFX) Dalam Konteks Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, Senin (2/10) Foto: Dok. Kantor Staf Presiden

Sementara dari sisi anggaran, dalam kontrak kerja sama pemerintah Korsel menanggung 60% pembiayaan dan sisanya dibagi rata antara Indonesia dan Korea Aerospace Industry (KAI) masing-masing 20%.

Namun, pemerintah Indonesia baru membayar 17% kewajibannya. 83% ditanggung oleh pemerintah Korsel sejak 2016-2022. Sehingga, Indonesia menunggak sebesar 671 juta dolar AS dari total pembayaran 1,3 miliar dolar AS.

Berdasarkan perjanjian kerja sama juga, program engineering, manufacturing, and development (EMD) seharusnya rampung pada 2026. Namun, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Indonesia masih harus melunasi pembayaran cost share.

Terkait anggaran, Moeldoko mengakui tunggakan terjadi karena keuangan negara berkehendak lain.

epala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko dalam Rapat Koordinasi Perencanaan Pengadaan dan Pendanaan Alutsista Strategis (KFX/IFX) Dalam Konteks Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan, Senin (2/10) Foto: Dok. Kantor Staf Presiden

“Awalnya kita semangat lalu poco-poco [maju-mundur] dan sekarang kita semangat lagi namun keuangan negara berkehendak lain,” ungkap Moeldoko.

Terakhir, Moeldoko mengungkapkan akan bertemu Menteri Pertahanan Korsel pada HUT TNI beberapa hari ke depan. Ia menyatakan akan membahas masalah proyek ini dengan Menhan Korsel.

“Saya akan coba bicarakan terkait kerja sama ini juga nanti,” pungkas Moeldoko.