Moeldoko: Soal Panglima TNI, Tidak Pas Hari Lahir Langsung Serah Terima

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dr. Moeldoko memberikan arahan kepada para Kepala Satpol PP tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Kamis (22/7). Foto: Dok KSP

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, memberikan penjelasan terkait pergantian Panglima TNI. Ia menjelaskan, masa pensiun Panglima TNI tidak dihitung sama persis dari tanggal lahir, melainkan ada perpanjangan waktu hingga bulan mendatang.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berusia 58 tahun pada Senin (8/11) mendatang. Sementara menurut tradisi TNI, masih ada waktu sampai 1 Desember 2021.

“Tradisi di TNI, saat seseorang itu lahir pada bulan November, ya, bisa awal November atau akhir, itu biasanya diberi waktu sampai 1 Desember untuk melakukan pergantian,” ungkap Moeldoko pada wartawan, Jumat (5/11).

Ia juga memastikan tidak akan terjadi kekosongan jabatan Panglima TNI. Jika DPR menyetujui usulan presiden, serah terima jabatan Panglima TNI dari Marsekal Hadi Tjahjanto ke KSAD Jenderal Andika Perkasa dapat dilakukan setelah 8 November 2021.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memperkenalkan Serda Aprilia Manganang via videotron di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (9/3). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

“Semuanya sudah dihitung. Pasti itu akan terpenuhi persyaratan itu,” tuturnya.

“Jadi tidak tet pas hari lahir langsung serah terima, enggak, karena tradisi yang berjalan di TNI seperti itu. Jadi tidak ada istilah kekosongan,” pungkasnya.

Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test pada Sabtu (6/11) besok. Fit and proper test digelar pada akhir pekan supaya pemerintah bisa melantik Andika Perkasa sebelum Hadi Tjahjanto memasuki usia pensiun pada Senin (8/11) mendatang.

“Jadi pemerintah bisa melantik, masih punya waktu. Hari Selasa atau hari apa, atau Senin sore juga bisa, tergantung pemerintah. Kita tidak punya waktu lagi. Pak Hadi pensiun tanggal 8, kan? Kita mengejar itu,” Anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan.