Momen Anggota Komisi I Cecar KPI, KIP, Dewan Pers Imbas Minim Informasi Cakada

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Bersama KPI, KIP, dan Dewan Pers, Senin (18/11/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

DPR RI Komisi I mengadakan rapat kerja bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers di Gedung DPR, Senin (18/11). Agendanya membahas transparansi informasi selama Pilkada 2024.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem Yoyok Riyo Sudibyo mencecar ketiga lembaga tersebut yang dinilai tidak transparan terhadap latar belakang calon kepala daerah (Cakada).

“Informasi data diri Presiden hingga Bupati menjadi tanggung jawab Bapak [dan] Ibu loh. Ibu Ninik dari Jawa bukan? Sudah punya mantu?” tanya Yoyok kepada Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

“Nggih, saya dari Jawa dan mantu saya ada dua,” jawab Ninik.

“Berarti Ibu sudah pengalaman milih mantu, dalam milih mantu, Ibu melihat bibit, bobot dan bebet. Tahu enggak maksudnya bibit, bobot, dan bebet? Tahu kan pasti? Pasti kan? Bibit, bebet, bobot hanya di keluarga. Kalau pimpinan mulai dari Presiden hingga Bupati, masyarakat yang mau milih tentang bibit, bebet, bobot. Tidak disiarkan oleh masyarakat Indonesia apa jadinya?” ucap Yoyok.

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Bersama KPI, KIP, dan Dewan Pers, Senin (18/11/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Yoyok mengatakan, menyiarkan latar belakang informasi calon kepala daerah menjadi tanggung jawab ketiga lembaga tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terjadi ketidakterbukaan informasi. Termasuk latar belakang ijazah yang dimiliki masing-masing cakada.

“Ini tugas bertiga loh ini. Kebetulan ketiganya ada di sini. Begitu pentingnya saudara-saudara untuk melahirkan pemimpin yang dibutuhkan rakyat. Ini ada misalnya ijazah enggak jelas,” ujarnya.

“Jangan sampai yang tidak ngerti ini akhirnya milih kucing dalam karung atau lebih demikian lagi di set-up sedemikian rupa. Sehingga calon yang seharusnya maaf ini terasa roti terasa enggak tahu,” sambungnya.

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Bersama KPI, KIP, dan Dewan Pers, Senin (18/11/2024). Foto: Alya Zahra/kumparan

Yoyok berharap dalam lima tahun mendatang, transparansi latar belakang calon presiden, wakil presiden, hingga kepala daerah dapat dilakukan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa tertipu.

Termasuk sikap netralitas dalam menyiarkan pemberitaan kampanye masing-masing calon.

“Jangan misalnya presiden kemarin, yang [media televisi] ini hanya punya ini. Enggak bisa yang imbang, ini kan tugas Bapak [dan] Ibu. Katanya independen? Apalagi media selain itu bisa digaraplah, saya titip ini betul. Semoga-semoga kita bisa melihat [di masa] yang akan datang,” pungkasnya.