Momen Dedi Mulyadi Berdebat dengan Remaja Terkait Larangan Wisuda-Perpisahan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Pemprov Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerima audiensi perwakilan warga Cikarang yang terdampak proyek pelebaran sungai, di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Sabtu (26/4).

Dalam kesempatan itu, ada seorang siswa SMA yang baru lulus menyampaikan pandangannya terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat soal larangan wisuda atau perpisahan.

Dedi Mulyadi membagikan momen tersebut dalam sebuah video di media sosialnya. Siswa itu, di sana mengatakan kalau wisuda atau perpisahan menjadi momen kebersamaan dengan teman-temannya sebelum pisah.

“Saya kan sudah lulus ya. Kalau enggak ada perpisahan, saya enggak bisa ngerasain kumpul bareng interaktif dengan teman-teman terakhir,” ucap remaja perempuan mengungkapkan opininya, sebagaimana dikutip Minggu (27/4).

Sementara itu, Dedi berpandangan bahwa kenangan bersama kawan yang melekat itu bukan saat seremoni perpisahan. Kenangan menurutnya, terbentuk selama proses belajar selama 3 tahun.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan seremoni semacam itu memerlukan biaya, sehingga berpotensi jadi beban tambahan orang tua. Dia menjelaskan bahwa larangan terkait wisuda atau perpisahan hingga study tour, dibuat pemerintah untuk meringankan beban ekonomi orang tua.

"Wisuda itu tuh untuk kenangan gak tiap tahun," kata remaja itu.

Dedi pun menanggapi. Katanya, kenangan itu tak serta merta hanya saat perpisahan atau wisuda.

"Kamu miskin gak? Tinggal di mana," kata KDM.

"Iya," ujarnya.

"Kenapa kamu mau bergaya, mau ada acara perpisahan?"

Dedi pun kemudian menyebut, wisuda dan perpisahan hanya membebani keluarga yang tidak mampu.

Meski begitu, dia mengapresiasi keberanian remaja perempuan itu dalam menyampaikan gagasannya. Pada caption video itu, Dedi menulis ‘Anak cerdas, berani mengemukakan pendapat’.

Lebih lanjut, dalam rilis Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi menekankan bahwa kegiatan perpisahan diperbolehkan jika diselenggarakan secara mandiri oleh siswa tanpa keterlibatan pihak sekolah.

"Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dedi juga menyampaikan harapannya bagi generasi muda Jawa Barat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan LPKJ 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025). Foto: Humas Pemprov Jabar

Adapun terkait warga Cikarang yang terdampak pelebaran sungai sendiri, Dedi menyampaikan akan memberikan bantuan dana kontrakan Rp 10 juta per keluarga. Jumlah tersebut, untuk menyewa rumah setahun. Itu diberikan lewat program BJB peduli.

Sebagai catatan, bantuan ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak dan kehilangan tempat tinggal. Bukan kepada mereka yang mendirikan bangunan secara ilegal di atas tanah negara.

Dedi menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengupayakan program pembangunan rumah bagi warga terdampak. Itu akan dilakukan lewat kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Saya tidak ingin menjadi pemimpin yang tidak hanya populer, tapi harus mengarahkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik," katanya.