Momen Ganjar Koreksi Nama Walkot Bogor Bima Arya yang Sering Tertukar Aria Bima
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarAda dua politisi yang namanya hampir mirip, bahkan nama keduanya kerap tertukar, adalah Bima Arya dan Aria Bima.
Bima Arya merupakan Wali Kota Bogor yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Pria kelahiran Bogor, 17 Desember 1972 ini, merupakan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN).
Sementara Aria Bima adalah anggota DPR RI. Pria kelahiran Semarang, 29 Mei 1965 ini, merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Terbaru, salah sebut nama keduanya terjadi dalam sambutan di pembukaan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2021 di Kota Semarang, Rabu (17/11).
Bermula ketika Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Dian Kartika Sari, menyapa para hadirin.
"Yang saya hormati juga para kepala daerah dan tim dari berbagai pemerintahan di Indonesia yang hadir di sini, termasuk Bapak Aria Bima, Wali Kota Bogor," ujar Dian.
Namun, hal tersebut langsung dikoreksi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi pembicara selanjutnya.
"Bima Arya, Bu. Bukan Aria Bima. Kalau Aria Bima itu teman saya (satu partai di PDIP), yang ini Bima Arya," ungkap Ganjar sambil menunjuk Bima Arya yang sedang duduk dekat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.
"Tapi ndak apa-apa itu manusiawi. Keliru dikit," tambahnya.
Kemudian saat Ketua Komnas HAM Taufan Damanik memberi sambutan, ia seolah tidak mau salah sebut nama. Ia memberi penekanan ketika menyebutkan nama Bima Arya.
"Yang terhormat tuan rumah Mas Hendi Wali Kota (Semarang), Pak Gubernur, juga Mas Bima Arya. Saya tidak salah sebut (Bima Arya) ya Pak," ujar Taufan Damanik melaporkan ke Ganjar. Tawa hadirin pun pecah.
Festival HAM 2021
Festival Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan acara tahunan yang diinisiasi INFID. Pada 2014 di Jakarta, INFID bersama NGO yang lain, menyelenggarakan Konferensi Kabupaten/Kota HAM.
Konferensi ini merupakan bagian dari kampanye pelaksanaan human rights cities di Indonesia sebagai konsep untuk mendorong peran aktif pemerintah daerah untuk turut serta memikul tanggung jawab hak asasi manusia.
Konferensi tersebut dimaksudkan sebagai ruang berbagi antar-pemangku kepentingan untuk mendiskusikan, bertukar praktik terbaik dan inovasi dalam memajukan dan pemenuhan HAM di tingkat daerah.