MPR Sampaikan Konsep PPHN, Prabowo Soroti Mahalnya Biaya Pilkada

Ketua MPR Ahmad Muzani (tengah) bersama Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan) dan Rusdi Kirana (kiri) memberikan keterangan usai pertemuan dengan pimpinan MK dalam Silaturahmi Kebangsaan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap proses demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat menerima konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Salah satu yang disoroti Prabowo ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah.

Hal itu disampaikan Muzani usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/8).

Muzani mengatakan MPR menyerahkan konsep PPHN yang sebelumnya masih berupa draf dan telah dibahas oleh tim bentukan MPR.

"Kami menyampaikan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara yang pada tahun lalu masih berupa draf dan dalam pembahasan oleh tim yang kami bentuk. Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara," kata Muzani.

Menurutnya, Presiden menyerahkan sepenuhnya mekanisme penetapan PPHN kepada MPR agar dapat menjadi pedoman pembangunan lintas pemerintahan.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode," ujarnya.

Muzani mengatakan Prabowo menyambut baik konsep tersebut dan memberikan perhatian besar terhadap sejumlah isu, termasuk demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Presiden menyambut baik gagasan-gagasan tersebut. Bahkan, Presiden memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai poin, antara lain mengenai proses demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato saat Sidang Tahunan MPR/DPR RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters

Salah satu perhatian Presiden, lanjut Muzani, adalah tingginya biaya pelaksanaan Pilkada yang dinilai membuat proses demokrasi menjadi mahal dan melelahkan.

"Salah satunya, Presiden menilai bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui proses demokrasi yang mahal, unik, dan sangat melelahkan," ungkap Muzani.

Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.

"Namun, beliau juga sangat prihatin terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam tindak pidana korupsi," kata Muzani.