Mudik Bawa Petaka Corona
PerbesarGelombang mudik dikhawatirkan memicu penyebaran wabah COVID-19. Pemerintah pusat dianggap tak tegas karena tidak kunjung mengambil keputusan karantina wilayah.
Hari masih pagi di Jembatan Gantung, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (22/3). Rusmanto berdiri di depan loket salah satu agen bus di deretan pertokoan pinggir jalan itu.
Selembar tiket bus tujuan Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah, terselip di kantongnya. Jauh sebelum Lebaran tiba, ia memutuskan pulang kampung lebih cepat.
Penyebaran virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (Sars-CoV-2) yang menjadi biang penyakit COVID-19, memaksa pabrik tempatnya bekerja diliburkan. Manajemen tak bisa memberi kepastian kapan pabrik akan kembali beroperasi.
Nasib Rusmanto yang mengandalkan penghidupan dari honor harian sebagai sopir jadi tak menentu. Daripada tak ada pemasukan di ibu kota, dia memilih pulang kampung.
Hari semakin siang. Suasana di loket agen bus tempat Rusmanto menunggu pun bertambah ramai.
“Tahu-tahu bus penuh, jadi pada pulang dadakan. Alasannya buruh proyek diliburkan serentak. Kebanyakan mereka bekerja di proyek, dan proyeknya berhenti,” cerita Rusmanto kepada kumparan, Sabtu (28/3).
Penyebaran COVID-19 di Jakarta membuat banyak orang asal daerah memutuskan pulang kampung. Sigit, pekerja reparasi pendingin ruangan, adalah contoh lainnya.
Omzet usahanya anjlok 70 persen sejak wabah COVID-19 meluas. Dalam kondisi normal, pria yang sudah merintis bisnis sejak 2010 ini bisa dipanggil 2-3 tempat pelanggan per hari. Dalam sebulan, Sigit bisa mengantongi Rp 8 juta.
Namun kini, di tengah wabah corona yang melanda ibu kota, dia harus melepas banyak orderan.
“Di Jakarta itu zona merahnya semakin meluas. Jadi ya daripada kami risiko (terinfeksi), mending tidak diambil (ordernya),” ujarnya.
Penurunan omzet membuat pengeluaran Sigit lebih besar pasak daripada tiang. Setiap bulan, ia harus membayar sewa kontrakan.
Belum lagi, urusan biaya hidup sehari-hari yang tidak bisa ditawar-tawar. Sigit dan keluarganya terpaksa berhemat sana-sini demi bertahan hidup di Jakarta.
Wonogiri, menurut Ganjar, menjadi daerah yang paling banyak diserbu pemudik. Data per Sabtu (28/3) mencatat kedatangan penumpang dari luar Jawa Tengah di Terminal Tipe A Giri Adipura, Wonogiri, mencapai 23.343 orang.
Angka itu diperoleh dari rekapitulasi sejak 15 Maret, ketika pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengeluarkan imbauan melakukan pembatasan jarak sosial.
Masifnya kedatangan pemudik membuat Ganjar cemas terhadap kemungkinan penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah. Ia sampai meminta bupati hingga wali kota menyiagakan pasukan di sejumlah terminal untuk memeriksa kondisi kesehatan pemudik yang baru tiba.
“Kami cek satu-satu. Pak Bupati Wonogiri itu sampai turun langsung ke terminal, pasukannya dengan thermal gun, tapi kan ini sudah asimtomatik. Paling ngeceknya sampai di tingkat itu. Kalau rapid test screening juga belum sampai. Kita belum ada peralatannya,” tuturnya.
Ganjar sadar keterbatasan jajarannya bila gelombang mudik terus berdatangan. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak mudik ke Jawa Tengah.
Kekhawatirannya beralasan. Pasien positif COVID-19 di Jawa Tengah meningkat signifikan setiap hari. Pemprov Jateng mencatat terdapat 55 kasus positif pada Minggu (29/3). Tujuh pasien di antaranya meninggal.
Di Jawa Tengah juga terdapat 7.028 orang dalam pemantauan (ODP) dan 357 pasien dalam pengawasan (PDP). Padahal, empat hari sebelumnya, Rabu (25/3), jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Tengah baru 19 orang.
Ganjar waswas jalur mudik menjadi salah satu saluran penyebaran COVID-19. Terlebih, beberapa hari lalu, seorang sopir bus jurusan Bogor-Wonogiri dinyatakan positif COVID-19.
Sopir tersebut merupakan warga Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Kini, ia menjalani isolasi di RSUD Wonogiri.
Anggota Paguyuban Wonogiri Manunggal Sedyo (Pawonmas) Priyo Hadi Wahyono menjelaskan, kondisi yang terjadi di Jakarta membuat para kaum Boro—sebutan bagi perantau asal Wonogiri—tak punya pilihan. Pasalnya, sektor ekonomi banyak yang terpukul.
Alhasil, para Boro yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang kaki lima, buruh harian, dan buruh lepas kehilangan mata pencaharian.
“Bertahan (di Jakarta), berarti dia di sini tanpa ada pekerjaan, tanpa ada pemasukan,” ujar Priyo kepada kumparan, Jumat (27/3).
Keputusan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 29 Mei, membuat nasib kaum Boro makin tak menentu. Menurut Priyo, mereka yang mudik umumnya memiliki tanggungan di kampung.
“Mereka sudah berpikir dengan segala konsekuensinya. Mereka lebih nyaman bersama keluarga di rumah,” imbuhnya. Imbauan untuk tidak pulang kampung akhirnya tak bisa menahan mereka mudik.
Pemilik warung tegal juga merasakan dampak wabah COVID-19. Mukroni, Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara), mengatakan pemasukan anggotanya merosot 50 persen.
Kowantara punya 6.000 anggota di Jakarta. 15 persen di antaranya, kata Mukroni, sudah pulang ke kampung halaman mereka di Tegal dan Brebes.
“Susah ya kalau tetap di Jakarta. Mereka harus berpikir bayar listrik dan sewa, sementara kehidupan keluarga juga harus dihidupi di kampung,” ujarnya. Apalagi, harga kebutuhan barang pokok mulai merangkak naik.
Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan (KUKMP) DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rante Allo, mafhum COVID-19 berdampak besar bagi pelaku usaha UMKM dan pekerja sektor informal. Dinas KUMKM kini tengah mendata pelaku UKM yang usahanya terimbas wabah COVID-19.
“Secara umum, penurunan omzet terjadi di berbagai sektor UMKM, khususnya para UKM yang hanya melayani transaksi secara langsung,” ujarnya kepada kumparan.
Yang jelas, gelombang mudik tidak cuma terjadi di Jawa Tengah. Persebarannya juga mulai merata di seluruh Pulau Jawa.
Dalam rapat terbatas, Senin (30/3), Jokowi menyebut 876 armada antarprovinsi membawa pemudik keluar Jabodetabek dalam 8 hari terakhir.
Diperkirakan, armada tersebut membawa 14 ribu orang ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Sementara itu, pemerintah baru membahas pelarangan mudik setelah fenomena itu muncul ke permukaan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut mudik di tengah wabah berisiko bagi keselamatan masyarakat di kampung halaman. Pemerintah tengah merancang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat yang mata pencahariannya terdampak wabah COVID-19. Harapannya, dengan jaminan tersebut, orang-orang tidak berbondong-bondong pulang kampung.
Akan tetapi, penyaluran dan pendaftaran BLT yang menggunakan skema Kartu Prakerja itu baru akan dibuka pada awal April mendatang. Presiden Jokowi menyebut besaran insentif tunai yang diberikan ke peserta Kartu Prakerja sebesar Rp 1 juta per bulan. Penyalurannya akan diberikan selama tiga hingga empat bulan ke depan.
Dengan stimulus ini, Jokowi mengharapkan daya beli masyarakat akan tetap terjaga di tengah pandemi corona. Implementasi Kartu Prakerja, kata dia, sekaligus untuk mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, hingga pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet.
“Pemerintah akan mempercepat implementasi Kartu Prakerja agar tingkatkan SDM dan kualitas. Rp 10 triliun untuk Kartu Prakerja telah disiapkan,” ucap Jokowi.
Sayangnya tak semua pendaftar bisa langsung mendapatkan Kartu Prakerja. Pemerintah membatasi hanya 2 juta orang penerima di tahun ini. Itu pun baru empat wilayah yang akan mengimplementasikan Kartu Prakerja, yakni Bali, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, dan Surabaya.
Sementara itu, arus mudik yang didorong penyebaran COVID-19 membuat desakan agar pemerintah melakukan lockdown atau karantina wilayah makin kuat menggema. Transmisi wabah COVID-19 keluar Jabodetabek dikhawatirkan tak terbendung seiring peningkatan jumlah pasien positif.
Di seluruh Indonesia, Per Minggu (29/3), terdapat 1.285 kasus positif COVID-19, dengan 114 korban jiwa. Pemerintah punya instrumen untuk melakukan karantina wilayah, seperti diatur UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pasal 1 beleid tersebut berbunyi, “...karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi.”
Sejak kasus COVID-19 pertama mencuat awal Maret lalu, pemerintah menegaskan karantina wilayah belum masuk skenario penanganan COVID-19. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto selalu menekankan social distancing atau physical distancing untuk mencegah penyebaran wabah.
Masalahnya, peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 menunjukkan strategi tersebut tak berjalan mulus. Imbauan pemerintah untuk bekerja di rumah juga masih dianggap angin lalu.
Sejumlah perusahaan masih meminta karyawannya masuk kantor. Padahal, bisnis inti sebagian di antaranya memungkinkan karyawan menyelesaikan pekerjaan dari rumah.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyoroti langkah Jokowi dalam menangani wabah COVID-19. Sebab, imbauan pembatasan jarak sosial di lapangan diterjemahkan penegak hukum secara berlebihan.
Polisi, kata dia, dikerahkan untuk membubarkan kerumunan seolah-olah karantina tengah berlaku. Bagi Asfin, pemerintah secara tidak langsung telah melakukan karantina tanpa harus mengeluarkan kewajiban insentif kepada masyarakat.
Berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah punya kewajiban menjamin memenuhi kebutuhan masyarakat saat karantina wilayah dilakukan.
“Menolak lockdown melalui kebijakan formal tetapi sesungguhnya memberlakukannya (secara implisit) adalah perbuatan curang dan korup untuk menghindar dari kewajiban sebagai pemerintah,” tutur Asfin.
Di sisi lain, ternyata pemerintah belum memiliki peraturan pelaksana UU Kekarantinaan Kesehatan. Menurut Menkopolhukam Mahfud MD, pemerintah tengah menggodok peraturan pemerintahnya. Regulasi turunan itulah yang akan menjadi dasar hukum bila opsi penutupan wilayah terpaksa dilakukan.
***
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk membantu mencegah penyebaran coronavirus COVID-19. Yuk, bantu donasi sekarang!
