Muhadjir: Banyak Praktik Curang di PPDB, tapi Jauh Berkurang dari Sebelum Zonasi

Menko PMK Muhadjir Effendy cek kesiapan Daker Madinah. Foto: Dok. MCH 2023

Menko PMK Muhadjir Effendy angkat bicara terkait temuan masalah dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan 4 jalur yaitu zonasi, prestasi, afirmasi, dan jalur pindah tugas orang tua.

Sistem yang dicetuskan oleh Muhadjir semasa dia menjadi Mendikbud tahun 2017 itu, menurutnya, saat ini mulai tercapai dengan pemerataan kualitas sekolah.

"Secara umum proses pemerataan kualitas sekolah sudah berjalan baik. Hanya persepsi masyarakat mengenai sekolah favourit belum sepenuhnya hilang," ucap Muhadjir kepada kumparan, Kamis (13/7).

Muhadjir tak menampik masih banyak praktik untuk mencurangi sistem PPDB demi memasukkan anak ke sekolah favorit, namun dia nilai kecurangan itu lebih sedikit dibanding kecurangan tanpa sistem PPDB saat ini.

Wali Kota Bogor Bima Arya sidak ke lapangan terkait aduan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Foto: Dok. Istimewa

Lebih lanjut, Muhadjir menegaskan tujuan zonasi adalah menghapus kastanisasi sekolah, untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan oleh pemerintah daerah.

"Kalau pemerataan sudah relatif berhasil, mestinya tidak ada lagi sekolah favorit dengan segala akibat praktik curangnya," pungkas tokoh Muhammadiyah itu.

Sistem zonasi telah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.

Dalam praktiknya, sistem PPDB terdapat banyak kecurangan hingga tahun ini. Di antara modus kecurangan PPDB adalah menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal agar masuk zonasi sekolah favorit.

Modus lainnya, ada juga yang jadi 'murid titipan' dari oknum perangkat pemerintahan. Di jalur afirmasi, kecurangan terjadi dengan pemalsuan dokumen seperti orang kaya yang berpura-pura menjadi warga miskin dan mendapatkan surat keterangan warga tidak mampu demi bisa masuk sekolah favorit.