Muhadjir Minta Pemkab Luwu Utara Bangun Hunian Tetap untuk Pengungsi Banjir
PerbesarBencana banjir bandang yang sempat melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada 13 Juli lalu masih menyisahkan sejumlah persoalan. Mulai dari rumah dan fasilitas umum yang rusak, warga yang terpaksa masih mengungsi, hingga jatuhnya korban jiwa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah setempat bisa segera mempercepat penanganan banjir bandang. Upaya ini juga dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk BNPB dan kementerian/lembaga terkait.
"Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik," kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara di Kantor Bupati Luwu dalam keterangannya, Jumat (31/7).
Secara spesifik, Muhadjir meminta pemda mengalihkan anggaran pembangunan hunian sementara (huntara) yang rencana akan dibangun di lokasi pengungsian Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, untuk pembangunan hunian tetap bagi pengungsi korban banjir.
Sementara itu, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian karena rumahnya rusak akan diberikan bantuan dana sewa rumah. Nantinya, rumah sewa itu bisa jadi tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap.
"Daripada membuang waktu, saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tapi pekerjaannya berubah, toh lama atau cepat anggarannya sama saja," ujar dia.
Selain pembangunan huntap, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum juga harus diutamakan. Data menunjukkan kerusakan infrastruktur meliputi jalan sepanjang 51.755 km, jembatan 985 m, irigasi 3 unit, drainase 43.688 m, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter.
Termasuk juga fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, fasilitas kesesehatan 3 unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit.
"Pembangunan infrastruktur dan fasum harus segera ditangani dan mohon segera didata dan diverifikasi kekurangannya apa saja untuk mempercepat pemulihan. Karena pembangunan infrastruktur ini akan menentukan pembangunan atau pemulihan yang lain," jelas Muhadjir.
Meski demikian, dia mengingatkan pelaksanaannya tetap mengedepankan penerapan protokol kesehatan secara ketat, terutama di pengungsian. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga agar lokasi pengungsian tak akan menjadi klaster baru penularan COVID-19.
Muhadjir juga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan agar rutin melakukan pemeriksaan suhu tubuh warganya, selain diberikan obat dan vitamin. Bahkan, bila perlu dilakukan rapid test terhadap pengungsi maupun pengunjung.
"Mohon sebelum terjadi ini bisa kita antisipasi. Trauma healing juga agar dipisah jangan terlalu banyak, sebaiknya di luar ruangan karena kita tahu sekarang ini penularan COVID banyak terjadi di ruangan tertutup, ber-AC dan kurang ventilasi," tutup Muhadjir.
Dalam rakor bersama Muhadjir, turut hadir Bupati Luwu Utara, Wakil Gubernur Sulsel, Sestama BNPB, Pejabat Eselon 1 K/L terkait, Wakapolda Sulsel, Staf Ahli Pangdam Kodam XIV Hasanuddin, dan OPD Pemkab Luwu.
Berdasarkan laporan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriyani, hingga hari ini tercatat 38 orang meninggal dengan 4 orang belum teridentifikasi akibat bencana banjir bandang. Sedangkan 10 orang masih dalam pencarian, 106 orang luka-luka, dan 1.755 orang masih tinggal di pengungsian.
=====
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona