Muhadjir: Sebaiknya OTT Diminimalisir, Kalau Pejabat Sadar Korupsi Menghancurkan

Menko PMK Muhadjir Effendy usai hadiri acara Penganugerahan Revolusi Mental. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meyakini penerapan digitalisasi di berbagai sektor bisa jauh lebih baik ketimbang KPK harus menindak orang melalui operasi tangkap tangan (OTT). Menko PMK Muhadjir Effendy menilai ke depannya, OTT memang bisa diminimalisir asalkan pejabat-pejabat sudah sadar bahwa korupsi itu menghancurkan.

"Ya sebaiknya memang kita minimalisir penindakan ya, termasuk OTT. Tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan, penyadaran kepada masyarakat, mengubah mental korupnya pejabat-pejabat, [dan mereka] itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan," kata Muhadjir di Penganugerahan Revolusi Mental 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (21/12).

Namun, kata Muhadjir, hal itu butuh waktu yang tidak singkat. Selain itu, perlu ada gerakan revolusi mental yang berjalan baik untuk bisa mencapai kesadaran tersebut.

"Itu makanya kita perkuat dari sisi membangun mental kejujuran dan integritas. Tadi kan Pak Wakil Presiden menyampaikan ada tiga Trisula: edukasi, pencegahan, dan penindakan," ucap Muhadjir.

"Kalau efektifnya [gerakan revolusi mental] sudah ya, tapi memang belum maksimal. Ini makanya kita terus gelorakan semangat revolusi mental ini," imbuhnya.

Ia mengamini, meski gerakan revolusi mental sudah dilakukan namun masih ada beberapa kendala. Apalagi, ia mengeklaim, gerakan ini baru digelar secara efektif di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Ya namanya mengubah mental, itu kan tidak bisa serta merta. Harus melalui proses panjang dan juga intensif. Ini kan gerakan revolusi mental juga baru digelar efektif selama kepemimpinan Bapak Jokowi ya, baik di periode pertama maupun kedua," tutupnya.

Dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik OTT yang kerap digelar KPK sebenarnya malah membuat negara jelek. Menurutnya, penindakan seperti OTT, korupsi bisa lebih efektif diperangi dengan tindakan pencegahan seperti digitalisasi di semua sektor termasuk pelabuhan laut maupun udara.

"Kalau sudah masuk kan itu uangnya di situ [di sistem digital itu], sudah berapa ribu triliun, apa yang mau dikorupsi lagi," ungkap Luhut.