Muhadjir Ungkap Ada Pejabat Coba Sembunyikan Kelaparan di Papua

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat di Yogyakarta, Jumat (11/8/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan permasalahan di lapangan masih terus terjadi, terutama di Papua. Mulai dari masalah keamanan hingga terakhir kelaparan.

"Kelaparan, sudah tahu rakyatnya lapar pejabatnya masih minta supaya tidak diumumkan jangan lapar, 'itu hanya diare', ya diare karena lapar," kata Muhadjir saat di acara Rakernas Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial PP Muhammadiyah di SM Tower Convention and Hotel Yogyakarta, Jumat (11/8).

"Ya memang kalau visum dokter, nggak ada kan visum dokter 'oh ini mati karena lapar' kan nggak ada. Kan, ya memang diare, diarenya karena makan ubi-ubi yang sudah busuk penuh bakteri, mematikan ya meninggallah dia," katanya.

Muhadjir menjelaskan tak ada umbi-umbian yang tak busuk sehingga masyarakat di sana tak ada pilihan lain.

Muhadjir juga telah menelepon sekda di sana kenapa memberi pernyataan bahwa warganya diare, bukan kelaparan.

"Sampai Sekdanya tak telepon gimana, sih, Pak, sampeyan kok bisa punya pernyataan bahwa itu bukan karena kelaparan, tapi karena diare. 'Disuruhe, Pak Menko' katanya," jelas Muhadjir.

Muhadjir pun heran kenapa ada pejabat yang demikian tega ke masyarakat hanya demi prestasi.

"Ini mentolo (tega) gitu, loh, ketika rakyat sedang meregang nyawa itu kita, masih ingin cari-cari khawatir kalau nanti tidak berprestasi," sesal Muhadjir.

Kelaparan di Papua tepatnya terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Suhu rendah di Kabupaten Puncak akibat kemarau panjang menyebabkan kekeringan terjadi sehingga tanaman seperti umbi-umbian tidak bisa tumbuh. Padahal umbi-umbian merupakan makanan pokok masyarakat setempat sehingga saat gagal panen, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pangan.

Pemerintah telah mengirimkan bantuan pangan ke lokasi.