Muhammadiyah: Orang Indonesia Lebih Takut Begal daripada ISIS

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Ideologi Negara Indonesia terancam dengan keberadaan ISIS, yang tak sekali menggelar aksi bunuh diri. Begitu juga dalam hal ideologi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap ancaman karena cita-cita khilafah atau mendirikan negara Islam.

Namun, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, menyebut paham lain hampir tidak mungkin menggantikan dasar negara Indonesia yang sudah kuat.

[Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Masyarakat Indonesia Menolak ISIS]

"Indonesia terlalu kuat untuk diganti dengan paham lain," kata Abdul Mu'ti saat berdiskusi soal NKRI, dan ancaman ISIS dan HTI, di kantor Saiful Mujani Research Center, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu, (4/6).

Hal tersebut dijelaskan Abdul Mu'ti karena melihat orang Indonesia cenderung lebih fokus pada masalah pragmatis yang menyangkut kehidupan sehari-hari, dibandingkan masalah ideologis seperti pergantian dasar negara.

Orang lebih takut pada begal, dibanding teroris (ISIS).

"Yang sekarang ini terjadi polisi sibuk sendiri, tentara sibuk sendiri. Kami ormas-orams ini tenang-tenang saja," imbuhnya.

Oleh karena itu, Abdul Mu'ti menyebut Indonesia tidak perlu paranoid dengan ISIS yang bisa mengancam dasar Negara, namun juga tidak boleh lengah karena keberadaan mereka nyata.

Lokasi Bom Bunuh Diri Kampung Melayu (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)
zoom-in-whitePerbesar
Lokasi Bom Bunuh Diri Kampung Melayu (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Abdul melihat pemerintah membutuhkan kekuatan ormas-ormas moderat yang mendukung model negara dengan dasar Pancasila untuk memperkuat Indonesia.

"Bagaimana kita memperkuat harmoni, itu, negara harus merangkul sebanyak mungkin kekuatan moderat. Indonesia harus merangkul ormas moderat yang setuju dengan negara Pancasila," kata Abdul.