Muhammadiyah Tawarkan Gagasan Ekonomi Alternatif untuk Pemerintahan Prabowo

Pidato iftitah Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat pembukaan tanwir di Kupang NTT, Rabu (4/12) Foto: Haya Syahira/kumparan

Pengurus Pusat Muhammadiyah baru saja menyelesaikan sidang tanwir atau musyawarah pengurus di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/12).

Dalam pidato penutup, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan pihaknya sedang merancang gagasan ekonomi alternatif sebagai usulan untuk diterapkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Di mana kita mencoba melakukan solusi alternatif dari ekonomi liberal dengan pendekatan sustainable development,” kata Haedar dalam pidatonya.

Ada beberapa konsep ekonomi yang sedang dikaji dan didalami oleh Muhammadiyah, yakni konsep ekonomi pancasila yang digagas oleh ekonom Mubyarto dan konsep ekonomi terpimpin yang digagas oleh Wakil Presiden RI pertama Bung Hatta.

Menurut Haedar, dua konsep ekonomi ini layak untuk dikaji karena menurutnya penerapan ekonomi yang sekarang tidak sesuai karena terkesan lebih individualisme dan cenderung bergantung kepada kapitalisme global.

Sebagai contoh, dalam ekonomi liberal pasar bebas menentukan harga tanpa campur tangan negara.

Sementara itu dengan konsep ekonomi terpimpin ala Bung Hatta, maka peran negara akan lebih dominan sehingga dianggap bisa mengatur keseimbangan ekonomi, karena pasar tidak lagi dikuasai oleh segelintir orang saja.

“Yang disampaikan Bung Hatta dalam beberapa bukunya itu tentang ekonomi terpimpin di mana negara hadir,” katanya.

“Dan di situ disebut bahwa itu politik kemakmuran yang bersifat ekonomi dan sosial yang dikatakan secara fundamental berbeda dengan ekonomi liberal yang Pak Prabowo selalu konsen, pada kita tidak sejalan dengan neoliberalisme,” lanjutnya.

Meski begitu, konsep ekonomi alternatif ini masih dalam tahap pengkajian oleh tim khusus.

“Setelah ini pimpinan pusat akan membuat tim untuk memperkaya konsep ini agar nanti hasilnya menjadi satu paket besar lagi setelah negara Pancasila, darul ahdi wa syahadah (didasarkan pada kesepakatan dan persaksian), dan risalah Islam berkemajuan,” tuturnya.