MUI Gelar Mukernas IV, Bahas soal Dana Keumatan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Mukernas IV yang bertemakan, "Memperkokoh Peran MUI sebagai Pelayanan Umat dan Mitra Pemerintah" di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024). Foto: Alya Zahra/Kumparan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-4, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

Mukernas kali ini bertemakan, “Memperkokoh Peran MUI sebagai Pelayanan Umat dan Mitra Pemerintah”, yang terfokus pada isu-isu kemanusiaan, keumatan, kebangsaan, keadilan dan kesejahteraan dari berbagai aspek masalah keorganisasian.

Dalam acara tersebut, Ketua Panitia Pengarah Mukernas ke-4 MUI, Masduki Baidlowi, menyinggung soal dana keumatan yang belum merata. Menurutnya, ini problem utama yang perlu diselesaikan oleh MUI, dan akan turut dibahas dalam Mukernas.

“Problem Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu selama ini adalah pendanaan. Baik di pusat maupun daerah. Ada daerah yang istilahnya gerimis dan hujan kencang. Tapi terkadang gerimis (tersebut) tidak merata,” ujar Masduki Baidlowi dalam sambutannya di Mukernas ke-4 MUI, Selasa (14/12).

Masduki Baidlowi menyebut pendanaan merata sangat bergantung dengan hubungan baik antara pengurus MUI. Dia berharap Mukernas ini dapat memperkuat hubungan tersebut.

“Pendanaan tidak ada apa-apa, itu sangat bergantung hubungan baik dari Pimpinan MUI daerah dengan Pimpinan MUI struktural di wilayah setempat,” ucapnya.

“Dan, itulah yang akan kita bahas. Bagaimana masa depan pendanaan itu, kita akan bahas. Sehingga organisasi ini semakin hari semakin baik,” sambungnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Mukernas IV yang bertemakan, "Memperkokoh Peran MUI sebagai Pelayanan Umat dan Mitra Pemerintah" di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024). Foto: Alya Zahra/Kumparan

Mukernas tersebut turut dihadiri Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Anwar Iskandar, Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Termasuk Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Otto Hasibuan, yang duduk berdampingan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.