MUI Jatim: Kiai dan Ulama Didata Agar Undangan Tak Salah Nama

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin. (Foto: Antara/Zabur Karuru/)

Sejumlah ulama dan kiai di Jawa Timur mengeluhkan adanya pendataan oleh kepolisian. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menyebut, pendataan itu bertujuan untuk silaturahmi. Juga agar jika kapolda atau kapolri membuat undangan, nama ulama atau kiainya tidak salah.

"Itu memang sengaja menjadi bahan untuk silaturahmi, untuk sekadar tahu saja. Jadi kalau membuat undangan ketika kapolda atau kapolri datang tidak salah nama," kata Ketua MUI Jatim Kiai Haji Abdussomad Buchori seusai salat isya dengan Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/2), seperti dilansir Antara.

Abdussomad Buchori menambahkan, para kiai tidak perlu resah dengan pendataan itu. Dirinya akan menjelaskan kepada para ulama dan kiai se-Jawa Timur.

"Saya kira pendataan itu supaya kenal saja. Jadi keinginan Kapolda di Jatim untuk sekadar kenal. Tidak ada pendataan, terus mau diapakan," lanjutnya.

Ditambahkan Abdussomad, untuk membangun negara diperlukan ilmu ulama dan sikap adil pejabat. Jika ulama-umara menyatu bersama-sama membangun negara maka negara akan baik.

Sementara itu, Irjen Machfud Arifin membantah bahwa pendataan para kiai dan ulama di Jatim melibatkan anggota intelijen. Machfud Arifin menjelaskan seharusnya pendataan dilakukan kapolres.

"Harusnya kapolres yang menjalankan karena tahu siapa kiai yang sepuh di tempatnya," ucap Machfud.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin. (Foto: Twitter/@PIDPoldajatim)

Pendataan ini, ditegaskan oleh Machfud sebagai ajang silaturahmi karena dirinya merupakan pejabat baru di Jawa Timur. Machfud pun meminta agar pendataan ini tidak dipelintir.

"Ini dalam rangka saya pejabat baru, kalau mau silaturahmi, ke siapa, ke mana. Ini supaya diluruskan teman-teman dan jangan dipelintir, tidak ada maksud lain," imbuh Machfud.

Terlalu Mengada-ada

Sementara itu, pengamat kepolisian Prof Bambang Widodo Umar, menganggap pendataan ulama dan kiai untuk memudahkan polisi mengundang, adalah alasan yang mengada-ada. "Biasanya diundang dengan surat undangan biasa," ujarnya dalam pesan tertulis yang diterima kumparan.

Bambang mengkritisi tugas Polri yang sudah beberapa kali melakukan hal-hal yang cenderung memperluas tugasnya. "Untuk itu pendataan ulama tidak perlu dilanjutkan. Polisi diharap fokus pada tugas pokoknya," kata purnawirawan polisi ini.