Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET MUI ) M Najih Arromadloni angkat suara terkait anggota MUI yang terlibat dengan jaringan teroris Jemaah Islamiyah (JI), Ahmad Zain Annajah.
ADVERTISEMENT
Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali, Gus Najih sapaan akrabnya mengatakan bahwa saat ini pihak MUI sudah melakukan rapat dewan terkait pembahasan soal seleksi pengurus MUI untuk ke depannya.
“Kami sudah rapat di dewan pimpinan tetapi belum bisa kami sampaikan sekarang,” ujar Gus Najih saat konpers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/11).
“Tentu para anggota pengurus Majelis Ulama Indonesia ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh ormas yang unsur ormas yang terwakili di MUI tersebut,” tambahnya.
Diketahui, anggota MUI saat ini terdiri dari anggota berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia yakni, NU, Muhammadiyah, PERSIS, ada Al Washliyah dan ormas-ormas yang lain.
Namun, saat ini dirinya masih kesulitan dalam menyeleksi anggota yang akan masuk ke dalam lembaga MUI karena keterbatasan info terkait terorisme.
ADVERTISEMENT
“Profiling sudah dilakukan, seleksi sudah dilakukan sejak pembentukan tetapi tentu ada informasi yang kami sebagai warga sipil, karena bagaimanapun MUI ini adalah bukan aparat keamanan yang informasinya juga terbatas soal keterlibatan yang bersangkutan,” ungkapnya.
Selain itu, Gus Najih juga menjelaskan alur perekrutan pengurus di MUI yang selama ini sudah berjalan.
“Jadi prosesnya adalah ormas asal misalnya dari NU ataupun muhammadiyah mendelegasikan seseorang untuk menjadi pengurus di MUI. Maka kemudian para utusan atau para delegasi inilah yang menjadi pengurus dan ditempatkan menjadi pengurus di MUI,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gus Najih mengatakan bahwa MUI adalah wadah musyawarah yang heterogen dengan menghimpun anggota-anggota yang didelegasikan oleh organisasi masyarakat.
“Jadi poinnya adalah MUI sejak awal adalah heterogen, karena itu adalah wadah musyawarah ormas Islam. Sehingga sebetulnya, sejauh ini belum ada mekanisme yang pasti sebagai kriteria. Jadi agar informasi yang kita dapatkan lebih utuh dan lebih mendalam terkait dengan profil calon pengurus MUI,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT