MUI Kecam Diskriminasi Muslim di India: Setop Islamofobia

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sejumlah mahasiswa saat protes terhadap larangan jilbab di beberapa perguruan tinggi, di negara bagian Karnataka, di Kolkata, India, Rabu (9/2/2022). Foto: Rupak De Chowdhuri/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Sejumlah mahasiswa saat protes terhadap larangan jilbab di beberapa perguruan tinggi, di negara bagian Karnataka, di Kolkata, India, Rabu (9/2/2022). Foto: Rupak De Chowdhuri/REUTERS

Situasi di Negara Bagian Karnataka, India, memanas menyusul adanya larangan hijab di institusi pendidikan. Protes terhadap aturan yang dinilai diskriminatif itu terjadi dan semakin luas.

Diketahui, Islam merupakan minoritas di India, termasuk di Negara Bagian Karnataka. Hanya 12 persen populasi di negara bagian tersebut yang menganut Islam.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan aturan tersebut mengusik rasa kemanusiaan.

"Rasa kemanusiaan saya sangat ternodai oleh tindakan brutal pemerintah India terhadap warga minoritas muslim di India. Dan saya yakin, perasaan yang sama juga dirasakan oleh umat Islam di mana pun." kata Sudarnoto dalam keterangannya, Sabtu (12/2).

Sudarnoto mengatakan, bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang hak asasi manusia akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah India.

Sudarnoto menyebut, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ultra nasionalis Hindu ekstrem hanya akan mempertontonkan kekejaman dan tindakan kekerasan terhadap minoritas muslim India yang disponsori negara.

"Tidak sekadar diskriminasi, akan tetapi nampak dengan jelas pemerintah India membangun, mengembangkan dan memperkuat spirit Islamofobia," kata dia.

Dia mengatakan, apa yang terjadi di India saat ini merusak demokrasi dan perdamaian yang sejak awal justru diajarkan oleh Mahatma Gandhi. Diketahui, Ghandi dikenal sebagai sosok penting dalam gerakan kemerdekaan India. Dia menerapkan nilai memperjuangkan hak tanpa kekerasan.

Sudarnoto melanjutkan, misi penting universal declaration of human rights yang antara lain memberikan tempat, menghormati dan melindungi hak hak beragama warga telah dirusak secara sistematis melalui keputusan politik pemerintah India yang ekstrem.

Aksi protes terhadap larangan hijab di beberapa perguruan tinggi, di negara bagian Karnataka, di Shaheen Bagh di New Delhi, India, Rabu (9/2/2022). Foto: Anushree Fadnavis/REUTERS

Seharusnya, kata Sudarnoto, India bisa belajar dari Indonesia dalam merawat keberagaman.

"Harusnya pemerintah India belajar dari Indonesia, negeri dengan mayoritas muslim. Indonesia dan umat Islam Indonesia sangat toleran, memberikan tempat bagi minoritas Hindu dan agama-agama lain. Bahkan banyak candi Hindu, Buddha, kuil, klenteng, gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia," kata dia.

"India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia," sambung dia.

Sudarnoto menambahkan, Islam tidak mengajarkan kekerasan. Dia juga meyakini bahwa agama Hindu pun juga tidak mengajarkan kekerasan.

"Karena itu, setop kekerasan, setop pengusiran dan penganiayaan terhadap umat Islam India. Setop Islamofobia, semua tindakan ini akan menyulut pertentangan. Saya berharap, pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstremisme ini," kata dia.

"Kepada umat Islam di India saya menyampaikan bahwa kami, umat Islam Indonesia khususnya bersama anda semua. Tetaplah bersabar, teguh pendirian dan panjatkan doa mohon pertolongan Allah," pungkas Sudarnoto.

Massa memegang plakat saat protes terhadap larangan hijab di beberapa perguruan tinggi, di negara bagian Karnataka, di Shaheen Bagh di New Delhi, India, Rabu (9/2/2022). Foto: Anushree Fadnavis/REUTERS

Apa yang terjadi saat ini di India bukan instan. Bagi aktivis kebebasan beragama, diskriminasi tersebut tidak semata-mata muncul begitu saja. Pemerintahan nasionalis Hindu Partai Bharatiya Janata (BJP) ialah udang di baliknya. Negara Bagian Karnataka dikuasai oleh BJP.

“Selama 30 tahun terakhir, kampus tidak mempermasalahkan hijab. Kenapa tiba-tiba jadi masalah, apa yang memicu ini?” tanya seorang mahasiswi perguruan tinggi di Kundapur, di Distrik Udupi, bernama Al-Rifaa dikutip dari Al Jazeera.

Kelompok minoritas agama seperti Muslim dan Kristen telah menghadapi berbagai serangan dari kelompok sayap kanan di Karnataka.

Bahkan, di bawah pemerintahan BJP, kepolisian tak sungkan melempar gas air mata ke kerumunan aksi demonstrasi damai yang memprotes larangan hijab.

“Kami tidak bisa melepas (hijab) begitu saja. Ini adalah pelecehan yang ditargetkan oleh pihak berwenang,” ujar Rifaa.

Protes terjadi menentang larangan ini. Aksi pelarangan hijab tak cuma dilakukan siswi Muslim. Aktivis kebebasan beragama menuduh Pemerintah melakukan tindak apartheid agama.

Kelompok organisasi mahasiswa Muslim, Front Kampus India, bereaksi lebih keras. Mereka merilis pernyataan yang berisi tuduhan pemerintah membiarkan tindakan diskriminasi terhadap pelajar Muslim makin berkembang.

"Larangan hijab adalah konspirasi nasional terorganisir dan sistematis yang dilakukan kelompok sayap kanan," ujar mereka.