MUI Serukan Para Ustaz Tak Bawa Perbedaan Politik ke Ranah Perselisihan

MUI Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar Silaturahmi dan Halaqah Dakwah di kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Kamis 21 September 2023. Foto: Dok. MUI

Hajatan Pemilu 2024 di depan mata. Hangatnya pilpres dan pileg sudah mulai terasa. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi imbauan ke para ustaz dan dai tentang ceramah yang diberikan.

"Para dai hendaknya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar dalam menyikapi perbedaan pilihan politik tidak dibawa ke ranah perselisihan," kata Ketua MUI KH Cholil Nafis, Kamis (21/9).

Cholil Nafis menyampaikan hal tersebut dalam acara Silaturahmi dan Halaqah Dakwah dengan tema 'Urgensi Peran Dai dan DKM Masjid dalam menjaga Ukhuwah di Tahun Politik' yang digelar MUI Jakarta Barat di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jalan Kembangan Raya.

Hadir dalam acara itu tokoh-tokoh dan ulama DKI Jakarta, di antaranya Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat, Rois Syuriah NU DKI Jakarta KH. Muhyidin Ishak, Ketum MUI Jakarta Barat KH Abdurrahman Shoheh, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Ahmad Zubaidi.

Hadir juga ulama sepuh DKI KH Mahfuz Asirun serta Ketua DMI dan FKUB Jakarta Barat.

MUI Kota Administrasi Jakarta Barat menggelar Silaturahmi dan Halaqah Dakwah di kantor Wali Kota Jakarta Barat pada Kamis 21 September 2023. Foto: Dok. MUI

"Perbedaan pilihan politik adalah wajar karena masing-masing orang mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda, itu sah-sah saja, bahkan kalau pilihan politik itu atas dasar kesamaan agama, suku atau faktor lainnya boleh saja, selama tidak mengkampanyekan kebencian kepada orang yamg tidak sama pilihan politiknya," jelas Cholil.

Cholil juga menegaskan pentingnya pendidikan politik kepada umat agar gelaran politik ini tidak menyebabkan ketegangan di tengah masyarakat.

"Para dai dan pengurus DKM memiliki peran strategis dalam menjaga ukhuwah ini karena dai yang berceramah di mana-mana dan masjid sebagai tempat dakwah setiap harinya," lanjutnya.

Cholil mengatakan, jangan sampai masjid atau musala dijadikan tempat kampanye politik praktis karena kalau itu terjadi dapat memyebabkan perpecahan umat.

"Masjid atau musala adalah rumah bersama umat Islam, di dalamnya umat Islam dengan berbagai pilihan politik yang berbeda," tutup Kiai Cholil.