MUI soal Audit Kehalalan Vaksin Sinovac: Masih Ada Satu Dokumen yang Kurang

Petugas mengecek kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang mengaudit kehalalan vaksin Sinovac. Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin untuk virus corona itu telah tiba di Tanah Air pada Minggu (6/12) malam.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorum Niam Sholeh mengatakan proses audit masih dilakukan. Ia mengatakan tim audit dari MUI melaporkan adanya kendala lantaran terdapat dokumen yang belum dilengkapi oleh produsen vaksin.

Namun ia menjelaskan lebih lanjut dokumen yang dimaksud. Dia pun menyebut pihak produsen berjanji akan segera melengkapi dokumen tersebut.

"Akhirnya proses audit di lapangan dilakukan hingga awal pekan kedua November, tim audit dari Komisi Fatwa dan LPPOM MUI melaporkan, hasil auditingnya yang salah satunya, masih menunggu ada salah satu dokumen yang diharapkan dari pihak produsen dan dijanjikan untuk segera dilengkapi. Nah, posisinya sampai di situ," kata Asrorun dalam diskusi polemik Trijaya bertajuk 'Setelah Vaksin Datang', Sabtu (12/12).

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh. Foto: Dok. BNPB

Dia mengatakan, MUI memiliki komitmen untuk membahas kehalalan vaksin Sinovac sebelum diberikan kepada masyarakat luas. Proses sertifikasi halal, kata dia, akan berjalan beriringan dengan proses izin edar dari BPOM.

"MUI secara khusus memberikan concern prioritas untuk pembahasan terkait dengan aspek kehalalan vaksin ini, setelah nanti terpenuhi dokumen-dokumennya," ujarnya.

"Di samping dokumen dari produsen juga, kepastian izin edar dan/atau izin keamanan dari pihak Badan POM yang sampai sekarang juga masih di dalam proses," sambung dia.

Dalam proses pengujian vaksin, Asrorun menyebut aspek halalan thayyiban merupakan satu kesatuan dengan aspek keamanan dan keselamatan. Sehingga, kedua aspek itu masih dalam proses kajian mendalam.

Petugas menaikkan kontainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac ke atas truk di Bandara Soekarno-Hatta Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Perlu diketahui BPOM juga masih melakukan proses kajian karena ini satu kesatuan, halal dan thoyib. Thoyib itu terkait dengan aspek keamanan dan keselamatan, jangan sampai kemudian, bisa jadi dari sisi ingredient halal tetapi dia tidak aman maka tidak boleh digunakan," ucapnya.

"Maka ini satu kesatuan dalam satu tarikan napas, halalan thayyiban. Maka, BPOm melakukan pengkajian mengenai soal efisiensi efektivitas yang sampai sekarang juga masih di dalam proses pengkajian," tandas dia.