Muktamar NU: 5 Caketum Sepakat Pemilihan via AHWA, Kiai Zulfa Ungkap Alasannya
PerbesarCalon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa mengungkap alasan dirinya bersama empat kandidat lainnya sepakat agar pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 NU menggunakan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), bukan pemungutan suara langsung.
Zulfa menilai, mekanisme AHWA dapat menggabungkan proses pemilihan dan seleksi dalam menentukan Ketua Umum PBNU.
Menurut dia, model tersebut tetap memberi ruang bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk mengusulkan nama calon, tetapi keputusan akhir berada pada Rais Aam bersama AHWA.
"Banyak hal, tentu resminya tadi sudah disampaikan oleh juru bicara kami semua di dalam rapat sini. Salah satunya adalah kita ingin ya kepemimpinan NU ke depan terutama di Tanfidziyah gabungan antara election dan selection. Ya, tidak election murni, tidak sistem pemilihan murni, tapi tidak ada seleksi," kata Zulfa di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (29/8).
Menurut Zulfa, mekanisme tersebut diawali dengan pengusulan nama calon. Lima nama yang muncul kemudian diseleksi oleh Rais Aam bersama AHWA.
"Ya, ya itu dimulai dari usulan. Ini tolong Mbah Kiai Afifuddin Muhajir, Wakil Rais Aam bersama saya. Ya, dan keterlibatan PC seperti saya sampaikan dimulai dari pengusulan nama itu. Ya, nama lima itu ya, tadi sudah disampaikan dan kemudian nanti diseleksi oleh Rais Aam dan AHWA," ujarnya.
Ingin Perkuat Supremasi Syuriyah
Zulfa menjelaskan posisi Syuriyah dan Tanfidziyah dalam struktur organisasi NU. Menurut dia, Syuriyah merupakan pimpinan tertinggi, sedangkan Tanfidziyah menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan Syuriyah.
"Kita tahu di NU ada lembaga namanya Syuriyah, pemimpin tertinggi di NU dan baru ada Tanfidziyah, pelaksana di NU. Nah, Tanfidziyah itu ya dia pada hakikatnya adalah ya pelaksana dari segala kebijakan yang dirumuskan oleh Syuriyah. Dia tidak boleh kemudian tidak searah, tidak seiring dengan Syuriyah," tutur Zulfa.
Atas dasar itu, Zulfa menilai mekanisme AHWA akan memperkuat posisi Syuriyah dalam mengawal kepemimpinan Tanfidziyah.
"Nah, dengan sistem penunjukan AHWA, maka supremasi Syuriyah akan sangat kuat," katanya.
Menurut Zulfa, mekanisme tersebut juga memungkinkan Rais Aam dan AHWA mengevaluasi Ketua Umum Tanfidziyah apabila dinilai melakukan tindakan yang melanggar ketentuan atau kebijakan Syuriyah.
"Ya. Dan tentunya nanti ke depan ketika terjadi misalnya ada Ketua Umum Tanfidziyah melakukan hal-hal yang ya dianggap itu melanggar oleh Syuriyah, dia bisa dievaluasi oleh Rais Aam dan Ahwa itu sendiri," ucapnya.
Singgung Isu Intervensi di Muktamar
Selain soal struktur organisasi, Zulfa menyinggung dinamika yang mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Dia mengaku mendapat berbagai informasi yang menurutnya tidak menyenangkan terkait proses menuju Muktamar, termasuk isu pemberian sesuatu kepada peserta.
"Ya, kedua, mungkin kita sudah mendengar banyaknya informasi-informasi ya yang tidak menyenangkan terkait muktamar ini ya. Adalah ini dan itu, pemberian ini dan itu," ujar Zulfa.
Dia berharap mekanisme AHWA dapat membuat proses pemilihan dalam Muktamar NU berlangsung lebih teduh. Zulfa juga berharap tidak ada lagi praktik yang disebutnya sebagai "karantina" maupun "penculikan" terhadap peserta Muktamar.
"Kami berharap ke depan muktamar tidak perlu lagi ada yang disebut apa karantina atau ya penculikan sana-sini. Sehingga ke depan NU ketika bermuktamar betul-betul teduh dan kemudian akan terpilih pemimpin yang betul-betul diinginkan baik oleh Tanfidziyahnya, atau usulan-usulan Tanfidziyahnya, maupun diinginkan oleh Syuriyahnya," katanya.
Zulfa menilai, pemilihan langsung berpotensi membuat calon Ketua Umum Tanfidziyah memiliki basis dukungan bukan semata-mata karena kapasitas dan kapabilitas. Dia juga menyinggung kemungkinan adanya intervensi pihak eksternal dalam proses pemilihan.
"Jangan sampai ada seorang Ketua Umum Tanfidziyah jika pemilihannya langsung, boleh jadi dia memiliki basis kuat karena ini dan itu ya kita tahu, tidak sekadar kapasitas, tidak sekadar kapabilitas, orang menyebut mungkin ada intervensi pihak lain eksternal atau apapun, termasuk ada guyonan karena isi tasnya gitu," tandas dia.
Namun panitia muktamar belum memutuskan mekanisme pemilihan Ketum. Sejauh ini masih ada 2 opsi pemilihan yang masih dibahas yakni one man one vote dan melalui AHWA.
Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, mekanisme tersebut masih sebatas draf materi yang disepakati dalam Munas dan Konbes. Dengan demikian, belum ada keputusan final mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
"Itu baru berupa draf materi yang disepakati di Munas Konbes, belum jadi keputusan," tegasnya.