Munas PPP Berakhir, Bahas Capres 2024 hingga RUU Minol

Peserta Munas Alim Ulama PPP berfoto bersama usai Munas Alim Ulama di Semarang ditutup. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan

Musyawarah Nasional (Munas) Alim ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pondok Pesantren Fadlul Fadlan, Semarang, Jawa Tengah, telah berakhir.

Acara yang digelar selama dua hari mulai Minggu hingga Senin (17-18/10) itu mengundang empat gubernur. Semuanya memiliki hasil survei tinggi sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 nanti.

Mereka, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Meski dalam kesempatan itu, Gubernur tuan rumah justru tidak hadir.

Wakil Ketua Majelis Syariah DPP PPP sekaligus Steering Committee Munas Alim Ulama PPP, KH Haris Shodaqoh tidak menampik jika undangan yang ditujukan kepada empat gubernur itu sebagai bagian untuk menentukan sikap di pilpres 2024.

"Sebagai parpol kami pasti akan mengangkat (capres) enggak mungkin tidak. PPP sedang menimbang calon, kami saring. Mana calon yang terbaik," ujar KH Haris kepada wartawan, Senin (18/10).

Meski belum menentukan siapa calon yang akan diusung oleh partai berlambang kakbah itu, PPP akan memilih calon yang sesuai napas perjuangan partai.

"Kami bicarakan bersama tentu mempertimbangkan plus minusnya karena memang tidak ada yang sempurna. Plus minusnya yang tentu akan banyak bermanfaat bagi umat," jelas dia.

Dalam kesempatan itu, PPP menegaskan akan menjadi partai politik bernapaskan Islam. Artinya, ajaran agama Islam akan terus melekat erat dalam setiap tindak tanduk partai ini.

"Kita melihat PPP azasnya Islam dan lambang kakbah karena simbol keislaman. Ini akan dipertegas Islam di PPP bukan Islam yang main-main, bukan Islam yang hanya menjadi politisi atau komoditas partai saja. Tapi harus menjadi action betul-betul ajaran-ajaran Islam dalam melaksanakan politik," tegas dia.

Selain itu, PPP juga berkomitmen melakukan gerakan pemberdayaan sosio-ekonomi secara riil di masyarakat.

"Kami akan mengawal dan memastikan RUU larangan minuman beralkohol menjadi UU yang sesuai dengan syariat Islam," ucap dia.

Kemudian, terkait pemberian dukungan pada calon presiden, PPP berpijak pada ajaran Islam. Berkoalisi dengan partai yang selaras dan senapas dengan visi misi PPP.

"PPP ingin mempertegas jatidiri dalam berpolitik. Khitoh partai ini diperjelas dalam munas. Dengan munas ini insyaallah PPP punya pegangan kuat yang dipertegas, diperkuat dengan persetujuan para jemaah, semua sepakat,” kata Haris.

=====

Ikuti survei kumparan dan menangi e-voucher senilai total Rp3 juta. Isi surveinya sekarang di kum.pr/surveinews