Muncul Baliho Larangan Pilih Nonmuslim di Medan, PDIP Protes
PerbesarADVERTISEMENT
Sebuah baliho berukuran cukup besar tampak mencolok terpampang di halaman Masjid Al-Jihad di Jalan Abdullah Lubis, Medan. Baliho yang menghadap ke area masjid itu mencuri perhatian karena mengimbau umat Islam tak memilih calon pemimpin nonmuslim.
ADVERTISEMENT
Pantauan kumparan di lokasi, Rabu (6/6), spanduk dengan latar belakang putih itu membawa pesan: "Larangan memilih/mengangkat kafir sebagai pemimpin lebih banyak dari larangan berzina, memakan daging babi dan meminum khamar/miras."
PerbesarSalah seorang pengurus Masjid Al-Jihad, Mukmin, mengatakan spanduk itu dipasang oleh Yayasan Al-Jihad, terpisah dengan pengelola masjid. "Kalau tidak salah itu dipasang sekitar 1 atau 2 hari yang lalu," ucap Mukmin kepada kumparan.
Menurutnya, baliho itu sengaja dipasang agar jadi pengingat bagi umat Islam bahwa memilih nonmuslim sebagai pemimpin sangat dilarang oleh agama. Bahkan larangannya lebih banyak daripada larangan Al-Quran atas dosa lainnya.
Perbesar"Karena kalau dosa minum khamar, makan babi, itu dosanya ke diri kita sendiri. Tapi kalau memilih pemimpin kafir, ini kan berdampak ke semua orang. Jadi itu dipasang memang supaya umat Islam tahulah hukum Islam itu ya," paparnya.
ADVERTISEMENT
"Jadi ya kalau ada yang Islam, kenapalah harus memilih yang nonmuslim. Karena itu pertanggungjawaban kita nanti di akhirat," tegasnya.
Dia tak merinci calon pemimpin nonmuslim dimaksud, namun di Pilgub Sumatera Utara , satu-satunya nonmuslim adalah Sihar Sitours, cawagub Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP dan PPP.
PerbesarPolitikus PDIP asal Sumut, Trimedya Pandjaitan, belum mengetahui keberadaan baliho berbau SARA tersebut. Namun pihaknya merasa tidak khawatir dengan keberadaan baliho yang mungkin bisa menggerus suara Djarot-Sihar itu.
"Soal-soal seperti ini mudah-mudahan enggak laku. Banyak faktor yang akan sulit minimal ingin mengulangi success story seperti DKI dengan menjual agama," ucap Trimedya.
ADVERTISEMENT
Pihaknya akan mencari tahu keberadaan spanduk itu dan menempuh langkah hukum dengan melaporkannya ke polisi dan Bawaslu. "Kita akan laporkan ke KPU, Bawaslu dan kepolisian supaya diamankan," protes anggota DPR RI itu.
PerbesarMenurutnya, hasil komunikasi dengan tokoh agama dan ulama, masyarakat Sumut tidak akan terpengaruh dengan imbauan berbau SARA di Pilgub, meski saat ini tingga 3 minggu lagi.
"Gua orang Medan, tahu persis karakter masyarakat Sumut yang tidak tergiring oleh isu SARA. Ini dari awal diinginkan tapi engak laku," ucapnya.
"Kita tetap mewaspadai, tapi kita agak sulit kalau mengulangi success story di DKI, apalagi faktor Mas Djarot dan Mas Ahok," pungkasnya.