Muncul Berita 4 Kota di Jepang Jadi Kampung Halaman Afrika, Warga Setempat Geram
ยทwaktu baca 3 menit

Upaya mempromosikan persahabatan Jepang dan negara-negara Afrika menuai kritik dari warga Jepang sendiri. Hal ini dikarenakan pemberitaan media yang tidak akurat terkait penetapan 4 kota di Jepang sebagai "kampung halaman Afrika".
Dikutip dari The Guardian, Rabu (27/8), kontroversi bermula saat Japan International Cooperation Agency alias JICA menyatakan telah menetapkan 4 kota di Jepang sebagai "kampung halaman Afrika" untuk 4 negara mitra Afrika: Mozambik, Nigeria, Ghana, dan Tanzania.
Program yang diumumkan di akhir konferensi internasional tentang pembangunan Afrika di Yokohama itu akan mencakup pertukaran personel dan berbagai acara untuk mempererat hubungan antara kota Imabari, Kisarazu, Sanjo, dan Nagai di Jepang dengan keempat negara Afrika itu.
Pemberitaan terkait program ini langsung memicu reaksi keras tidak hanya dari warga kota terkait, tapi juga dari pengguna media sosial di Jepang. Bahkan, kota-kota tersebut menerima telepon dan e-mail dengan nada kemarahan.
Sejumlah kritikus yakin bahwa status "kampung halaman" berarti orang-orang dari negara Afrika tersebut akan mendapat izin khusus untuk tinggal dan bekerja di kota-kota mitra Jepang.
"Jika imigran datang membanjiri, siapa yang akan bertanggung jawab?" kata seorang warga dalam unggahan di media sosial.
Tak hanya itu, unggahan di X yang mengeklaim bahwa kota Kisarazu serius mempertimbangkan untuk menyerahkan kota itu kepada warga Afrika mendapat perhatian hingga 4,6 juta kali.
Keempat kota itu menerima ribuan komplain dari warganya yang kebingungan.
"Tim kami yang terdiri dari 15 pejabat menghabiskan waktu seharian menangani ratusan telepon dan ribuan e-mail dari warga," kata seorang pejabat di kota Sanjo.
Kota Sanjo menerima 350 panggilan telepon dan 3.500 e-mail dari warga sejak Senin (25/8). Sementara kota Imabari menerima 460 panggilan telepon dari 1.400 e-mail dari warga yang bertanya apakah kota itu telah mengadopsi kebijakan imigrasi yang baru.
Tidak Ada Rencana Menerima Imigran
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, mengatakan klaim-klaim tersebut tidak berdasar.
"Tidak ada rencana untuk mempromosikan penerimaan imigran atau mengeluarkan visa khusus," katanya kepada wartawan.
Kota-kota itu juga berusaha meluruskan isu tersebut. Wali Kota Kisarazu, Yoshikuni Watanabe, menjelaskan bahwa kotanya menjadi 'tuan rumah' bagi atlet Nigeria selama Olimpiade Tokyo dan Paralimpiade Tokyo 2020. Namun, dia menegaskan proyek itu tidak akan mengarah pada penerimaan imigran.
"Inisiatif kami akan melibatkan kerja sama di bidang pendidikan anak muda berbasis disiplin melalui bisbol dan sofbol, dan ini bukan program yang akan mengarah pada relokasi dan imigrasi," katanya.
Wali Kota Sanjo, Ryo Takizawa, juga membantah kotanya menerima permintaan untuk menerima imigran dari Ghana.
"Tidak benar bahwa kota kami meminta untuk menerima migran atau imigran dari Ghana, dan kami tidak berencana untuk membuat permintaan seperti itu ke depannya," kata Takizawa.
Sejumlah pihak mengaitkan kemarahan itu dengan artikel yang dipublikasikan Tanzania Times dengan tajuk "Jepang mendedikasikan kota Nagai untuk Tanzania".
Laporan surat kabar Asahi Shimbun menjelaskan, kata "mendedikasikan" itu diterjemahkan di media sosial menjadi kata "sasageru" dalam bahasa Jepang, yang bisa diartikan bahwa kota Nagai "dikorbankan" untuk Tanzania.
Nigeria Salah Paham
Pemerintah Nigeria juga tampaknya salah memahami detail program itu. Nigeria mendeskripsikan Kisarazu terbuka bagi warga Nigeria yang ingin tinggal dan bekerja di Jepang. Nigeria juga mengatakan bahwa pemerintah Jepang akan membuat kategori visa khusus untuk tenaga terampil dari Nigeria.
Kemlu Jepang dilaporkan telah meminta pemerintah Nigeria untuk mengeluarkan koreksi. Sementara JICA mengatakan sejumlah media menerbitkan artikel yang berisi ketidakakuratan dan informasi yang berpotensi menyesatkan.
"JICA saat ini mendesak media lokal terkait dan pemerintah Afrika untuk memperbaiki ketidakakuratan yang ada dalam liputan mereka," kata JICA dalam pernyataan di situs resmi.
