Muncul Isu Reshuffle Setelah 17 Agustus 2026

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Prabowo Subianto saat melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Prabowo Subianto saat melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Foto: Cahyo/Biro Pers Sekretariat Presiden

Berembus kabar akan terjadi reshuffle di bulan Agustus ini. Kabarnya reshuffle akan terjadi setelah 17 Agustus.

Informasi yang diterima, akan terjadi perubahan komposisi kabinet di sejumlah sektor. Di sektor polhukam, kabarnya akan ada pergantian pucuk pimpinan kementerian. Ada juga informasi yang mengatakan seorang menteri akan bergeser menjadi menko.

Info yang paling santer adalah soal munculnya nama pengusaha Norman Joesoef yang dikabarkan akan masuk ke kabinet. Norman dikabarkan akan menjadi Wamenhan. Namun memang belum jelas benar apakah Norman akan menggantikan Donny Ermawan yang kini juga menjabat Gubernur Universitas Republik Indonesia atau menambah formasi di Kemenhan sebagai Wamenhan baru.

Menanggapi kasak-kusuk perombakan Kabinet Merah Putih ini, sejumlah petinggi partai politik pun buka suara. Mayoritas dari mereka mengaku belum menerima informasi resmi dan menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengatakan hingga saat ini partainya belum mendengar adanya pembahasan spesifik terkait reshuffle kabinet usai perayaan kemerdekaan.

“Belum (dengar). Hak prerogatif Presiden yang lebih memahami soal itu, kalau di mitra saya di Komisi II, nampaknya sudah perform dengan baik semua,” kata Dede saat dikonfirmasi kumparan, Jumat (7/8).

“Kalau untuk semua menteri saya tidak paham ya. Hanya yang di Komisi II,” lanjutnya.

Senada dengan Dede, Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay juga mengaku belum mendengar desas-desus mengenai rencana perombakan ini. PAN, kata dia, saat ini hanya berfokus membantu jalannya roda pemerintahan.

“Belum dengar. PAN konsisten bekerja membantu pemerintah. Soal reshuffle, itu hak prerogatif Presiden,” tegas Saleh.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid atau Cak Udin menyerahkan sepenuhnya keputusan bongkar pasang formasi ini kepada Presiden Prabowo.

“Ditunggu saja. Itu semua kewenangan Presiden, beliau pasti tahu apa yang terbaik untuk kabinetnya,” tutur Cak Udin.

Respons tak jauh berbeda juga disampaikan oleh petinggi parpol lainnya. Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji kompak mengaku tidak mengetahui isu tersebut.

“Tidak tau saya,” kata Sahroni singkat.

“Saya belum dapat info,” timpal Sarmuji.