Muncul Pengakuan Brain Cipher Akan Beri Kunci PDN yang Diserangnya Rabu

Ilustrasi Ransomware. Foto: Shutterstock

Brain Cipher Ransomware menyerang Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang berlokasi di Surabaya, membuat sejumlah layanan publik lumpuh. Serangan malware sejak 17 Juni 2024 itu membuat data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkunci atau tersandera.

Brain Chiper meminta tebusan USD 8 juta atau Rp 131 miliar dalam bentuk kripto Monero untuk memberikan kunci pembuka (dekripsi) agar data raksasa di PDN bisa diakses kembali.

Namun, pada Selasa (2/7) muncul pernyataan dari Brain Cipher yang akan memberikan kunci dekripsi secara gratis pada Rabu, tapi tak disertai tanggal. Pernyataan itu diposting akun X @stealthmole_int — akun milik perusahaan keamanan teknologi Singapura — dengan membagikan tangkapan layar sebuah situs.

Brain Chiper dalam pernyataannya itu berharap serangannya bisa jadi pelajaran akan pentingnya membiayai industri keamanan siber dan merekrut spesialis yang punya kualifikasi. Mereka meminta maaf karena banyak orang yang terdampak.

Selain itu mereka juga bilang tidak ada motif politik di balik serangan itu. Keputusannya memberikan kunci untuk membuka data juga dibuat dengan kesadaran sendiri. Brain Chiper juga meninggalkan alamat dompet kripto Monero bagi yang hendak memberikan donasi.

Berikut isi pernyataan Brain Cipher:

Rabu ini, kami akan memberikan Anda kuncinya secara gratis. Kami harap serangan kami menjelaskan kalian betapa penting membiayai industri dan merekrut spesialis yang punya kualifikasi. Serangan kami tak membawa konteks politik, hanya uji penetrasi dengan bayaran pada akhirnya.

Rakyat Indonesia, kami minta maaf atas fakta ini berimbas pada semua orang.

Kami juga meminta penghargaan dan konfirmasi publik bahwa kami secara sadar dan mandiri telah membuat keputusan tersebut.

Bila perwakilan pemerintah menganggap salah untuk berterima kasih pada peretas, Anda bisa melakukan ini secara pribadi di kantor pos. [Jika berterima kasih kepada peretas dianggap tidak pantas/tidak boleh oleh perwakilan pemerintah, Anda masih dapat melakukannya secara tidak langsung atau melalui cara lain, seperti melalui surat yang dikirim dari kantor pos-Red].

n.b

Kami meninggalkan dompet Monero untuk sumbangan, kami berharap pada hari Rabu kami akan mendapatkan sesuatu. (dan kami ulangi lagi: kami akan memberikan kunci secara gratis dan atas inisiatif kami sendiri)

42m1SIK7EWq4TSKXu6FkDicPQwsnk3uNBhMwN71SrZuuJtk6TPpAACKSLeAofaYuKvhoq2RcCNVeHWPtziQXYIRs79gLfFH

n.b.b.

Pada hari Rabu, kami akan membuktikan bahwa kami menepati janji kami

Analisis Ahli TI

Terkait pernyataan Brain Chiper tersebut, pakar siber Badan Pengembangan Inovasi Strategis PBNU, Robin Syihab, mengatakan cuplikan situs yang diposting itu sama dengan yang meminta tebusan kepada pemerintah.

"Yang rilis di web itu merupakan website yang sama yang digunakan Brain Cipher buat proses bayar tebusan," kata Robin yang merupakan pembuat antivirus ANSAV saat dikonfirmasi, Selasa (2/7).

Meski begitu Robin belum bisa memastikan kelompok peretas itu benar-benar akan memberikan kunci untuk membuka data yang disandera atau tidak.

"Secara teknis tidak ada yang bisa membuktikan klaimnya sampai dia sendiri merilis sampel data yang dicurinya. Jadi baru bisa diketahui besok Rabu," jelasnya.

Kementerian Kominfo belum memberi keterangan terkait pernyataan geng Brain Chiper tersebut.

Kepala BSSN Hinsa Siburian (tengah) di kantor Kominfo, 24 Juni 2024, saat konpers tentang serangan siber terhadap PDNS. Foto: KominfoTV

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen (Purn) Hinsa Siburian, menegaskan pihaknya tak akan membayarkan uang tebusan yang diminta oleh pelaku yang memasang ransomware tersebut.

"Ya, logika berpikirnya [soal bakal bayar tebusan atau tidak], enggaklah," kata Hinsa usai konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (24/6).

"Enggak, enggak [akan bayar]," tegasnya lagi.

Pemerintah juga mengakui tak bisa memulihkan data-data yang disandera Brain Chiper karena tak mencadangkannya — hal yang dinilai anggota DPR sebagai "kebodohan nasional".