'Mundurnya Yudi Latif dari BPIP Lampu Kuning Merosotnya Pamor Jokowi'

Khatibul Umam Wiranu di Gedung KPK. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Politikus Demokrat Khatibul Umam Wiranu menilai banyak analisa yang bisa dilihat terkait mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Salah satunya, dengan melihat nasib Presiden Joko Widodo ke depannya memimpin negara.

Menurutnya, Yudi tak hanya sekadar keluar dari kepala BPIP, namun, ia juga memutuskan untuk keluar lingkaran dalam Istana. Selain itu, kata dia, mundurnya Yudi untuk menakhodai BPIP, akan menimbulkan delegitimasi rezim ini.

"Mundurnya Yudi juga jadi semacam konfirmasi atas keadaan yang menunjukkan rapuhnya lembaga-lembaga di sekitar presiden, sekaligus menjadi lampu kuning bagi kemerosotan pamor dan wibawa kepemimpinan Joko Widodo, sebagaimana sudah sering diperbincangkan di kedai-kedai rakyat pinggir jalan," ujar Khatibul dalam keterangan persnya, Jumat (8/6).

Khatibul menilai, polemik gaji pejabat pimpinan dan pegawai BPIP yang sempat mencuat, membuat publik sulit melepaskan keterkaitan antar keduanya. Beberapa waktu lalu, masyarakat memang sempat dihebohkan dengan hak keuangan pejabat pimpinan serta pegawai BPIP. 'Gaji' yang diperoleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112 juta per bulan, atau sekitar Rp 1,3 miliar per tahun.

Daftar-daftar Hak Keuangan BPIP (Foto: Istimewa)

"Mundurnya Yudi dari posisi Kepala BPIP, meski tak disebutkan imbas polemik soal gaji BPIP yang cukup tambun, publik sulit melepaskan dari latar tersebut. Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan BPIP, telah menggerus signifikansi tujuan lembaga ini. Bahkan, sampai saat ini, pemerintah gagal merasionalisasikan soal besaran gaji tersebut," ujar Khatibul.

Yudi Latif Ketua UKP-PIP. (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Khatibul mengaku sangat terkejut dengan keputusan yang diambil Yudi. Dia menganggap, sejak awal, Yudi adalah sosok yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut.

Jejak pemikiran Yudi, tutur Khatibul, yang dituangkan dalam sejumlah karya ilmiah, semakin menegaskan posisi Yudi yang "par execelent" dalam tema-tema ideologi bangsa dan negara.

"Yudi merepresentasikan diktum 'The Right Man on The Right Place', orang yang tepat di tempat yang tepat pula. Kiranya dalam bahasa yang mudah dimengerti, Yudi itu orang yang tepat, di tempat yang tepat namun dalam situasi yang tidak tepat," sebutnya.

Kendati demikian, Khatibul mengapresiasi keputusan Yudi kali ini. Pasalnya, baru pertama kali di Indonesia, terdapat pejabat setingkat menteri yang mengundurkan diri, lantaran institusi yang dipimpinnya, dikritik tajam soal sistem penggajian.

Jokowi dan Anggota BPIP Salam Pancasila (Foto: Dok. Agus Suparto - Presidential Palace)

"Menariknya lagi, Yudi yang berangkat dari pemikir keislaman yang concern pada ide pembaruan Islam, meneruskan gagasan Nurcholis Madjid, semakin menggenapi pikiran Yudi. Kombinasi pemikiran keislaman dan kebangsaan seolah menjadi simbol dialektika dalam pembahasan konstitusi indonesia di BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Panitia Sembilan termasuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada era menjelang Proklamasi kemerdekaan," imbuhnya.

"Semoga Presiden segera menemukan pengganti yang lebih baik, sebagai Kepala BPIP," tuturnya menutup.

Lewat akun facebooknya, Yudi mengumumkan pengunduran diri tepat pada 7 Juni. Yudi juga sudah menyampaikan ke Joko Widodo terkait surat pengunduran diri itu. Menurut juru bicara presiden, Johan Budi SP, surat itu dikirim ke Jokowi pagi tadi, dan sudah diterima oleh Kementerian Sekretaris Negara.

kumparan mengonfirmasi kabar pengunduran Yudi ini ke koleganya di BPIP. Tapi ternyata, Yudi tak bercerita ke rekan-rekannya di BPIP.