Mungkinkah Islah dengan AHY & Demokrat Usai Bareng di Kabinet? Ini Kata Moeldoko

1 Maret 2024 13:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) disaksikan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto jelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana. Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) disaksikan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto jelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana. Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Menteri ATR/Kepala Bappenas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ramai dibicarakan.
ADVERTISEMENT
Hubungan keduanya sempat memanas karena isu ambil alih Partai Demokrat pada 2021: Moeldoko membuat KLB tandingan yang tidak mengakui AHY selaku Ketum Demokrat.
Pada rapat kabinet perdana yang diikuti AHY pada 26 Februari setelah dilantik sebagai menteri, AHY dan Moeldoko sempat tertangkap bersalaman sambil tersenyum lebar. Itu pertemuan pertama Moeldoko-AHY setelah konflik.
Moeldoko menilai momen itu biasa-biasa saja.
"Ya biasa, ngobrol biasa, ya biasa," kata Moeldoko di kampus USU, Kota Medan, Jumat (1/3).
Menurut Moeldoko yang sudah belasan kali menggugat kepengurusan AHY di MA, harus dipisahkan antara politik dan tugas negara.
Kata eks Panglima TNI ini, dalam sidang kabinet pun mereka tetap konsisten saling bahu-membahu.
Lantas adakah islah antarkedua belah pihak?
ADVERTISEMENT
"Ya kalau dalam ruang sidang kabinet itu mungkin orang bertanya-tanya. Kek mana ya di sana banyak partai politik dan seterusnya, tapi kemarin (saya) mengatakan bahwa ini ada dua hal," ujar Moeldoko.
"Satu adalah pilihan itu adalah hal yang pragmatis. Kita boleh berbeda, tetapi sebagai pejabat negara adalah pandangan politiknya mesti sama, pandangan politik negara," sambungnya.
Dalam gugatan peninjauan kembali soal kepengurusan Demokrat terakhir pada Agustus 2023, Moeldoko juga belum berhasil merebut partai besutan SBY dkk itu.
MK menolak upaya PK yang diajukan Moeldoko terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat.
Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) berjabat tangan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) disaksikan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kiri) dan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto jelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana. Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
Sementara itu Moeldoko menambahkan, di urusan pemerintahan tak bisa dicampuradukkan dengan urusan politik. Jadi menteri Presiden Jokowi harus tetap saling bekerja sama.
ADVERTISEMENT
"Maka semua menteri yang diberikan amanat oleh rakyat ini menjadi menteri ini urusannya harus menuju ke keamanan dan sejahtera," kata dia.
"Siapa pun enggak ada pembeda, lu dari partai ini partai ini dan seterusnya," ujar dia.
Namun, ketika ditanya soal permintaan Partai Demokrat agar meminta maaf secara terbuka, Moeldoko enggan menjawab.
Permintaan maaf secara resmi dari Moldoko disampaikan oleh politikus PD Benny K. Harman pekan lalu.
"Moeldoko harus minta maaf sama Pak AHY secara resmi," kata Benny.