Mungkinkah Putin Ditangkap Mahkamah Pidana Internasional?
PerbesarADVERTISEMENT
Dunia digemparkan oleh dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin oleh Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), pada Jumat (17/3).
ADVERTISEMENT
Pengumuman penangkapan Putin yang untuk pertama kalinya terjadi ini secara langsung memicu tanggapan keras dari Moskow. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Rusia menganggap setiap pertanyaan yang diajukan oleh ICC sudah keterlaluan.
Dia menegaskan, setiap keputusan pengadilan ICC terkait Rusia batal demi hukum, seperti halnya Amerika Serikat dan China yang bukan merupakan anggota ICC.
Selain Peskov, sekutu dekat Putin lainnya seperti ketua parlemen Vyacheslav Volodin juga turut mengecam keputusan ICC.
“Amerika, lepaskan Putin!” tulis Volodin di Telegram. “Kami menganggap setiap serangan terhadap presiden Federasi Rusia sebagai agresi terhadap negara kami,” imbuhnya.
Dikutip dari Reuters, selain dari pihak pejabat dan sekutu dekat Putin ada pula beberapa penduduk Moskow yang mengaku tidak percaya atas adanya pengumuman tersebut.
ADVERTISEMENT
Hal serupa pun disampaikan oleh penduduk Moskow lainnya. “Kami akan melindunginya — rakyat Rusia,” kata salah seorang warga bernama Maxim.
Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap di Ukraina hanya beberapa hari setelah operasi militer khusus Rusia dimulai.
Dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan itu, jelas Khan, maka Putin kini dapat ditangkap jika dia menginjakkan kaki di salah satu negara anggota ICC yang terdiri dari 123 negara — Rusia dan Ukraina tidak termasuk.
Jika dia mengunjungi negara anggota ICC maka dia dapat ditangkap dan dikirim ke Den Haag, Belanda, di mana yurisdiksi ICC berada. Namun, apakah ini artinya Putin yang dituduh Barat sebagai penjahat perang akan diadili di Den Haag?
ADVERTISEMENT
Berikut kumparan rangkum poin-poin terkait perintah penangkapan Putin oleh ICC.
Sejak Kapan ICC Luncurkan Penyelidikan terhadap Putin?
Jaksa Penuntut ICC, Karim Khan, meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap di Ukraina hanya beberapa hari setelah operasi militer khusus Rusia dimulai.
Khan baru-baru ini pun memposting foto-foto selama kunjungannya ke Ukraina. Tampak dia berfoto dengan ranjang-ranjang kosong di sebuah rumah penitipan anak yang kosong.
“Ini sangat menyedihkan,” tulis Khan.
“Kita melihat boks-boks bayi kosong dan tempat tidur kosong yang disandingkan dengan lukisan-lukisan karya anak-anak di dinding,” sambung dia. Khan menambahkan, penyelidikan dugaan penculikan anak Ukraina merupakan prioritas utama ICC saat ini.
Khan menjelaskan, surat perintah penangkapan terhadap Putin didasarkan pada bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang telah dikatakan oleh orang tua dan anak-anak yang dipindahkan secara paksa tersebut.
ADVERTISEMENT
“Bukti yang kami sajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak-anak. Anak-anak adalah bagian yang paling rentan dari masyarakat kita,” tutur Khan.
Dia menambahkan, para hakim di ICC juga menemukan alasan yang masuk akal bagi Putin untuk mempertanggungjawabkan tindakan kriminalnya di Ukraina.
Ketika ditanya apakah Putin akan bertanggung jawab atas penangkapannya jika dia mengunjungi salah satu negara anggota ICC, Khan membenarkannya.
Namun, meski situasi ini dapat mempersulit perjalanan Putin ke luar negeri, tetapi pihak ICC tidak memiliki kepolisiannya sendiri untuk menegakkan surat perintah tersebut.
Terkait hal ini, ICC sepenuhnya bergantung pada kerja sama negara-negara anggotanya yang terdiri dari 123 negara — Rusia, Ukraina, Amerika Serikat, dan China tidak termasuk.
Negara-negara anggota ICC tidak selalu ikut andil secara langsung menangkap seorang tersangka kejahatan perang, terutama jika melibatkan kepala negara seperti Putin.
ADVERTISEMENT
Sebagai contoh, mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir tetap mengunjungi sejumlah negara anggota ICC — termasuk Afrika Selatan dan Yordania, meskipun berada di bawah surat perintah ICC sekitar di tahun 2009 hingga 2010.
Meski pemerintahan al-Bashir dikudeta pada 2019, tetapi Sudan belum menyerahkannya.
Seorang profesor di Columbia Law School, Matthew Waxman, berargumen bahwa langkah ini sangat signifikan dari ICC. Tetapi, dia mengatakan kecil kemungkinan Putin akan ditangkap dan diadili di Den Haag.
Argumen serupa pun disampaikan oleh asisten profesor hukum internasional publik di Universitas Leiden, Cecily Rose. “Putin tidak mungkin berakhir di dermaga untuk kejahatan perang "kecuali ada perubahan rezim di Rusia,” ujarnya.
Apa Rintangan untuk Menangkap Putin?
Aspek utama dan terpenting yaitu Rusia seperti halnya Amerika Serikat dan China, lagi-lagi bukanlah anggota ICC.
ADVERTISEMENT
Begitu pula dengan Ukraina — ICC dapat mengajukan tuntutan terhadap Putin lantaran pihak Kiev telah menerima yurisdiksinya atas situasi saat ini, meski bukan negara anggota.
Di sisi lain, Moskow telah menolak surat perintah penangkapan terhadap Putin begitu saja. Peskov mengatakan, Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC, sehingga dari segi hukum putusan pengadilan tersebut tidak berlaku.
Dikutip dari AFP, Rusia sebenarnya telah menandatangani Statuta Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC. Tetapi, Negeri Beruang Merah tidak meratifikasinya untuk menjadi anggota.
Rusia justru kemudian menarik tanda tangannya pada Statuta Roma itu atas perintah Putin di tahun 2016 setelah ICC meluncurkan penyelidikan atas perang di Georgia pada 2008.
Siapa Saja Pemimpin yang Pernah Diadili ICC?
ADVERTISEMENT
Terlepas dari keanggotaan atau tidaknya suatu negara dalam kerangka ICC, tetapi kemungkinan menangkap atau mengadili mereka tetap saja ada.
“Sejarah telah menyaksikan beberapa tokoh senior yang berakhir di penjara atas tuduhan kejahatan perang dengan segala rintangan,” kata Khan.
“Ada begitu banyak contoh orang-orang yang mengira mereka berada di luar jangkauan hukum. Mereka menemukan diri mereka di pengadilan. Lihatlah Milosevic atau Charles Taylor atau Karadzic atau Mladic,” jelas dia.
Khan mengacu pada mantan panglima perang sekaligus Presiden Liberia di era 1997 hingga 2003, Charles Taylor. Dia dihukum pada 2012 atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam perang saudara Sierra Leone di tahun 1991 hingga 2002.
Selain Taylor, tokoh tinggi lainnya seperti eks Presiden Serbia Slobodan Milosevic juga sempat diadili oleh ICC. Namun, dia meninggal di balik jeruji di Den Haag pada 2006, ketika dia diadili atas kejahatan genosida dalam perang Yugoslavia.
ADVERTISEMENT
Terakhir yaitu eks Presiden Serbia Bosnia, Radovan Karadzic, yang dinyatakan bersalah atas genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.
Karadzic ditangkap pada 2008 dan menjalani hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dia lakukan selama Perang Bosnia tahun 1992 hingga 1995.
