Musrenbang 2022, Pemkot Bogor Ingin Tingkatkan Indeks Pembangunan Manusia
PerbesarPemkot Bogor menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 tingkat kota dengan suasana yang berbeda karena digelar di halaman luar kantor Kelurahan Bojongkerta, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (31/3).
Selain penanganan pandemi COVID-19, ada kondisi darurat lainnya yang saat ini sedang menjadi fokus di Kota Bogor. Terutama untuk rencana meningkatkan pembangunan manusia pada 2022 mendatang.
"Kenapa darurat? IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita turun. IPM ini adalah indikator yang paling lazim yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan," kata Wali Kota Bogor Bima Arya saat membuka Musrenbang.
Dalam Musrenbang ini, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Sekretaris Daerah (Sekda) Syarifah Sofiah, dan Ketua DPRD Atang Trisnanto.
Dari data yang ada, IPM Kota Bogor pada 2020 turun 0,12 poin menjadi 76,11. Sehingga kata Bima Arya, pada 2024 Pemkot Bogor memiliki target 78,89 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun target ini akan sulit terealisasi jika tak serius mengejarnya.
"Memang bukan Kota Bogor saja yang turun, semuanya turun. Tapi jelas kita harus kerja keras agar bisa kembali normal. Kalau kota lain normal, kita masih turun, berarti ada yang salah dengan kita," beber Bima Arya.
Untuk itu, tahun ini dan 2022 mendatang, Bima Arya mencanangkan akselerasi mengejar ketertinggalan realisasi. Tak hanya itu, data lain menunjukkan ekonomi yang turun 6,57 persen, pengangguran naik 3,6 persen, dan tingkat kemiskinan yang berada di angka 6,68 persen.
Dengan penularan COVID-19 yang perlahan sudah terkendali, Bima Arya mendorong akselerasi itu wajib disemangati. Sehingga Pemkot Bogor bisa kembali fokus dengan hal-hal yang lain.
"Seperti yang telah saya sampaikan tetap fokus pada kesehatan, vaksinasi kita geber terus. Kemudian kampanye Germas hidup sehat terus kita gencarkan. Adanya hubungan antara mobilitas warga, aktivitas dan juga tingkat COVID-19. Jadi ke depan terus kita jaga," jelasnya.
Kemudian, fokus selanjutnya pada economy recovery untuk mengurangi pengangguran. Seperti padat karya pada program-program pemerintah. Untuk itu, ia meminta semua perangkat daerah untuk benar-benar mengawal, memastikan APBD atau APBN bisa dinikmati warga Kota Bogor.
"Memang kita tidak bisa melakukan intervensi, tapi semaksimal mungkin kita ikhtiar untuk mendorong agar warga menikmati itu, mereka yang mengerjakan kegiatan dan sebagainya," paparnya.
Bahkan dalam waktu dekat, untuk meningkatkan promosi UMKM, Pemkot Bogor akan meluncurkan program wirausahawan atau UMKM milenial. Dengan target mencetak 1.000 pelaku UMKM milenial baru.
Juga dalam hal pendidikan. Bima Arya mengaku saat blusukan di beberapa wilayah di Kota Bogor, masih menemukan warga usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan secara utuh.
"Saya masih menemukan warga usia sekolah yang tidak sekolah itu dibiarkan. Bahkan kemarin saya kaget luar biasa, umur 17 tahun putus sekolah sejak kelas 3 SD. Kok bisa gitu, ke mana lurahnya, masa RT/RW-nya didiamkan," ungkapnya.
Kemudian, program kemiskinan seperti benah kampung, rumah tidak layak huni, dan keluarga miskin juga akan terus ditarget. Contohnya di Kelurahan Bojongkerta, 40 persen keluarga di wilayah ini berada di bawah garis kemiskinan.
Menurut Bima Arya, satu dari 3 kepala keluarga adalah keluarga miskin, karena putus sekolah dan menganggur.
Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah menambahkan, hasil Musrenbang ini akan menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD 2022. Musrenbang ini diikuti 44 peserta yang mewakili seluruh pemangku komponen kepentingan di Kota Bogor.
"Untuk memberikan penekanan dalam faktor yang berkaitan dengan kunci keberhasilan pencapaian RKPD 2022, kami pun juga mengundang Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga Bappeda Provinsi Jawa Barat," urainya.
"Besar harapan kami seluruh peserta dapat secara aktif memberikan sumbangsih pemikiran demi pembangunan daerah Kota Bogor," sahutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, unsur legislatif juga mencoba terus mempertahankan kerja sama dengan Pemkot Bogor dalam bidang pembangunan. Menurut Atang ada empat hal yang harus diperhatikan.
Pertama, bagaimana memperhatikan regulasi dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 itu adalah acuan utama. Agar semua yang dilakukan sesuai dengan regulasi dan tidak kemudian berakibat hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
"Kedua bahwa namanya RKPD harus berpedoman atau berpacu pada RPJMD yang sudah disusun. Dan hari ini masuk di RPJMD yang keempat dari RPJP tahun 2005-2025. Karena RPJMD menjadi bagian dari grand design kita agar pembangunan kita sesuai dengan yang kita rencanakan pada saat sebelumnya," ucapnya.
Ketiga, penyesuaian kebutuhan dalam situasi pandemi COVID-19. Semangat untuk menghadapi pandemi menunjukkan bahwa ikhtiar Kota Bogor untuk keluar dari kondisi pandemi bisa terwujud.
Keempat, yang perlu dipacu adalah bagaimana kemudian memperhatikan usulan usulan masyarakat yang memang betul-betul urgensi. Bahkan aspirasi yang sudah bertahun-tahun tidak terealisasi.
"Mudah-mudahan dengan empat hal tadi maka pemerintahan daerah bisa menjadi regulator sekaligus fasilitator. Termasuk menjadi dinamisator pembangunan," harapnya.