Muzani Bicara Alternatif Pendanaan Partai Politik: Apa Jamin Tak Ada Korupsi?

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjawab pertanyaan wartawan di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (21/5/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal sejumlah alternatif sumber dana partai politik. Tapi menurutnya, yang seharusnya dilakukan lebih jauh dari itu, agar menjamin tidak ada lagi korupsi.

"Pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberi jaminan bagi turunnya angka penyalahgunaan keuangan bagi partai politik atau korupsi? Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan," kata Muzani usai menerima dana bantuan politik Rp 20 miliar dari Kemendagri di Kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu (21/5).

"Apa itu semua ikhtiar? Penyalahgunaan harus dihukum, tetapi sumber yang menjadi penyebab penyalahgunaan itu juga harus dicari penyebab, harus dicari solusinya," tambah dia.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani bersama Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri Bachtiar Baharuddin dalam serah terima bantuan keuangan partai politik tahun 2025, di kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu (21/5). Foto: Alya Zahra/kumparan

Saat ini, tengah bergulir usulan dari KPK terkait adanya penambahan dana bantuan politik dari APBN. Di sisi lain, Muzani mengusulkan agar partai politik diizinkan membentuk dan mengelola badan usaha.

Bila aturan ini diakomodir pemerintah dan DPR, bisa jadi alternatif baru pendanaan partai politik. Dengan begitu, partai tidak perlu lagi sibuk mencari dana.

“Dan partai tidak lagi berpikir tentang mencari ini, mencari itu, dan ujung-ujungnya itu sebuah hal yang ditemukan soal penyalahgunaan keuangan dan itu jangan sampai terjadi,” tutur Ketua MPR itu.

Untuk itu, Muzani mengajak semua pihak untuk berpikir betul bagaimana pendanaan partai yang tepat. Di satu sisi partai bisa beroperasi mencetak pemimpin, di sisi lain, mereka tidak terjerat kasus korupsi.