Muzani Bicara Demokrasi Indonesia Sudah Final: Tak untuk Diubah, tapi Diperkuat
PerbesarKetua MPR Ahmad Muzani menyebut demokrasi telah menjadi pilihan final bagi Indonesia. Menurut dia, meski efektivitas demokrasi belakangan dipertanyakan sejumlah negara Barat, Indonesia tidak perlu mengubah pilihan tersebut.
“Bagi kita bangsa Indonesia, kita telah sampai pada titik final bahwa demokrasi adalah sebuah pilihan kita untuk memperkuat posisi negara kita dalam rangka hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi adalah sebuah cara yang sudah kita final untuk menentukan bagaimana kita mengelola aspirasi dan pandangan rakyat,” kata Muzani dalam peluncuran buku Sejarah dan Risalah MPR di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (27/9).
Muzani mengatakan demokrasi bagi Indonesia merupakan cara untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Karena itu, berbagai pertanyaan maupun gugatan terhadap demokrasi seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat sistem tersebut, bukan mengubahnya.
“Meskipun ada penyesalan, mungkin bukan penyesalan, meskipun ada pertanyaan dan gugatan terhadap demokrasi, tapi itu bagi kita adalah cara untuk memperkuat posisi demokrasi itu sendiri, bukan untuk mengubah posisi demokrasi,” kata Muzani.
Muzani menyampaikan hal itu saat membahas perkembangan demokrasi global. Ia menyinggung perubahan geopolitik setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991.
“Pada tahun ’91 kita mencatat Uni Soviet bubar, runtuh. 15 negara yang tergabung dalam Uni Soviet memisahkan diri tahun ’92 atau setahun berikutnya. Mereka memisahkan diri, terpecah dalam 15 negara,” ujar dia.
Setelah itu, kata Muzani, negara-negara Barat memproklamirkan diri sebagai pihak yang memenangkan Perang Dingin.
“Ketika itu kemudian mereka meyakini bahwa masa depan Blok Barat akan makin kuat dan akan makin gemilang. Itu tercatat tahun ’91 sampai dengan sekarang,” katanya.
Namun, Muzani menyebut dalam beberapa tahun terakhir muncul pertanyaan di negara-negara Barat mengenai efektivitas demokrasi dan kapitalisme.
“Namun saudara-saudara sekalian, tahukah Saudara bahwa hari-hari dalam tahun-tahun belakangan ini negara-negara Barat mulai mempertanyakan tentang efektivitas demokrasi dan kapitalisme?” ujar Muzani.
“Karena mereka melihat kenyataan bahwa negara-negara yang tadinya dianggap sebagai negara kelas dua bahkan negara kelas tiga, Blok Timur atau mereka yang berpaham pada sosialisme, kenyataannya sekarang memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar daripada negara-negara yang ada di Blok Barat,” lanjutnya.
Muzani kemudian mencontohkan perkembangan ekonomi sejumlah negara, di antaranya China, Vietnam, dan Rusia.
“Lihatlah bagaimana misalnya Republik Rakyat Tiongkok bertahun-tahun mengalami pertumbuhan dua digit, meskipun sekarang 4,8%, tapi negara itu telah selesai dalam mengatasi kemiskinan. Lihatlah misalnya bagaimana Vietnam misalnya mengalami pertumbuhan yang luar biasa, 8%,” kata Muzani.
“Lihatlah misalnya bagaimana Rusia yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang makin kuat, dan masih banyak blok-blok lainnya yang sekarang menjadi calon negara kuat,” sambungnya.
Sementara itu, dia menyebut negara-negara Barat menghadapi pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan.
“Sementara negara Barat terseok-seok dalam stagnan pertumbuhan ekonomi di atas 2%, tidak lebih dari 2 sampai 3%. Inilah yang menyebabkan kemudian mereka mulai mempertanyakan efektivitas demokrasi yang mereka lakukan,” ujarnya.
Menurut Muzani, kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk demokrasi yang selama ini dijalankan.
“Maka mereka pun bertanya, apakah demokrasi yang sebenarnya adalah seperti yang sekarang kita lakukan? Yakni dalam setiap periode tahun tertentu, rakyat dihantarkan untuk melaksanakan pemilihan umum, masuk dalam satu bilik, kemudian mencolok pemimpinnya, mencolok partainya yang diyakini bisa membawa perubahan. Pertanyaan mereka adalah, apakah itu hati nurani atau ada paksaan dan situasi-kondisi yang mereka lakukan?” kata Muzani.
“Itulah yang menyebabkan kemudian efektivitas demokrasi mulai dipertanyakan di negara-negara Barat sendiri,” lanjutnya.
Muzani juga menyinggung perubahan politik di sejumlah negara sebagai bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi.
“Yang negara-negara Barat kemudian dipertanyakan adalah bagaimana misalnya tiba-tiba ada seorang Muslim jadi Wali Kota New York, ada seorang Muslim yang mulai pelan-pelan menguasai negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan di beberapa tempat. Itu adalah bagian demokrasi dan menjadi bagian dari konsekuensi demokrasi,” ucapnya.
Menurut Muzani, Indonesia juga perlu memahami demokrasi memiliki konsekuensi yang logis dari proses politik yang berlangsung.
“Kita pun harus punya pemikiran yang sama bahwa demokrasi memiliki konsekuensi yang logis dari proses demokrasi yang panjang pada masa depan,” katanya.
Muzani menyatakan demokrasi tetap relevan bagi Indonesia karena kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam.
“Tetapi, Saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa demokrasi yang kita pilih sebagai sebuah cara untuk mengelola aspirasi dan semangat rakyat adalah cara yang baik untuk mengelola masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujar Muzani.
“Kenapa? Karena kita sesungguhnya adalah negara yang terdiri dari perbedaan-perbedaan: suku, adat istiadat, agama, budaya, etnik, bahkan pulau serta bahasa berbeda. Cara yang paling baik dengan mengelola perbedaan itu adalah dengan cara demokrasi,” pungkas dia.