Muzani: Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Jalur Zonasi di PPDB Tahun Depan

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Foto: Jonathan Devin/kumparan

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi adalah kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi.

Muzani mengatakan, Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem jalur zonasi tahun depan.

"Karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).

Sekjen Gerindra itu menyebut, kebijakan PPDB banyak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, praktik PPDB tidak sejalan dengan tujuannya, yaitu untuk pemerataan pendidikan di daerah.

"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden mengingatkan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah," ujar Muzani.

Demo yang digelar di Gedung Pakuan dan Gedung Sate terkait PPDB. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

"Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," pungkasnya.

PPDB jalur zonasi menjadi polemik di sejumlah daerah karena orang tua mengeluhkan anaknya tidak bisa masuk sekolah sesuai dengan zonasi yang ditentukan.

Sejumlah kecurangan pun ditemukan mulai dari memindahkan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan praktik calo PPDB. Atas polemik ini, banyak orang tua yang meminta agar PPDB jalur zonasi dihentikan.