Muzani Minta Polisi Evaluasi Berkala Penggunaan Senpi usai Marak Penembakan

Ketua MPR Ahmad Muzani gelar Wayang Santri di Lapangan Desa Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, Selasa (19/11/2024) malam. Foto: Dok. Istimewa

Menanggapi sejumlah kasus penembakan polisi kepada polisi dan polisi kepada sipil belakangan ini, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta Polri mengevaluasi izin penggunaan senjata api bagi anggotanya.

“Sebenernya prosedur pemilikan senjata api saat ini sudah cukup ketat termasuk senpi, senjata api baik aparat ataupun non aparat itu sudah cukup ketat sebenarnya,” ujarnya di gedung Parlemen, Jakarta pada Selasa (26/11).

Namun, penggunaan senpi bisa berbahaya bila anggota dalam keadaan emosional. Ini yang harus dievaluasi lebih lanjut.

“Tapi kan namanya orang ya kadang kadang suka kekhilafan, kealpaan, suka emosi saya kira. Dan orang untuk mendapatkan izin penggunaan senjata api ada tes segala macam prosedur itu dilalui karena yang dipegang itu menyangkut tentang keselamatan diri dan keselamatan orang lain,” tuturnya.

“Sehingga sebenarnya prosedur itu saya lihat sudah cukup pas sudah cukup benar,” tambahnya.

Maka, Muzani meminta Polri untuk melakukan evaluasi kondisi psikologis secara berkala tentang izin senpi.

“Iya mungkin evaluasi berkala dalam kurun waktu tertentu mungkin perlu, mungkin. Dan itu kapan waktunya, Polri yang tahu kapan keberkalaan itu diperlukan, apakah setahun sekali atau berapa waktu saya tidak paham,” ujarnya.

Salah satu yang harus dievaluasi, menurut Muzani, adalah mengevaluasi keadaan psikologis pemegang izin kepemilikan senjata api, baik anggota Polri maupun sipil.

“Barangkali (tes psikologi) diperlukan karena orang itu kan selalu ada perubahan sikap psikologi, perubahan. Saya kira itu,” ucapnya.

Dua kasus yang baru terjadi adalah Kabag Ops Polres Selatan AKP Dadang menembak mati Kasat Reskrim Polres Selatan AKP Anumerta Ulil. Satu lagi, kasus polisi menembak pelajar SMK di Semarang.