Muzani: Politik Identitas Jadi Jalan Keluar Saat Ancaman Kekalahan di Depan Mata

kumparanNEWSverified-green

ยทwaktu baca 2 menit

comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di open hose Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di open hose Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, menjadi salah satu pembicara di Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat yang digelar Kemenko Polhukam, Rabu (13/9). Dalam pemaparannya, Muzani mengaku bangga karena politik identitas semakin hari makin tak mendapatkan ruang di publik.

Muzani tidak pernah meragukan komitmen partai politik bahkan capres dalam menjaga agar pemilu berjalan damai tanpa ada politik identitas. Tapi, cara itu justru kerap dipakai saat mulai menemui jalan buntu menuju kemenangan.

"Polarisasi bahkan politik identitas akan menjadi jalan keluar ketika kepengapan politik atau ancaman kekalahan itu ada di depan mata," ucap Muzani dalam acara yang digelar di Hotel Pullman Bandung, Rabu (13/9) itu.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama pembicara forum diskusi tentang keberagaman di Bandung, Rabu (13/9/2023). Foto: Humas Kemenko Polhukam

Muzani ingin hal itu tidak pernah terjadi. Sebab, segala kampanye damai yang digaungkan capres dan partai politik akan sirna begitu saja.

"Dan itu bisa membahayakan apa yang sudah diupload apa yang sudah menjadi tekad bagi semua partai politik bahkan calon presiden," ujar dia.

Muzani menilai, hal itu bisa terjadi karena ada kedewasaan dari para pemimpin bangsa hingga ke partai-partai politik. Kedewasaan dalam menangani polarisasi itu juga merambat ke rakyat.

"Dalam proses berbangsa, bangsa kita selalu menemukan jalan keluar ketika ancaman persatuan itu terjadi," lanjutnya.

Ia lalu memberikan contoh, saat Indonesia baru terbentuk, para pemimpin bangsa memilih rumpun bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, Bahasa Indonesia. Saat itu, suku Jawa yang menjadi mayoritas menerima dan tidak merasa terancam karena bahasa yang mereka gunakan tidak dijadikan bahasa nasional.

Menko Polhukam Mahfud MD bersama pembicara forum diskusi tentang keberagaman di Bandung, Rabu (13/9/2023). Foto: Humas Kemenko Polhukam

"Meski pun sesungguhnya Bahasa Melayu saat itu sudah jadi bahasa pesisir, tapi orang Jawa menerima itu sebagai keputusan bersama," ungkap Muzani.

Selain itu, menurut Muzani, saat perumusan bangsa, penganut agama Islam yang menjadi mayoritas pun tak masalah jika Islam tak menjadi dasar negara. Mereka menerima Pancasila sebagai jalan tengah dan tidak memaksakan keinginan mereka menjadi dasar negara.

"Tahun 1945, ketika Pancasila diterima jadi dasar agama. Agama mayoritas saat itu menerima Pancasila sebagai jalan tengah dan tidak memaksakan itu jadi dasar negara. Dan Islam bersama-sama dengan kekuatan lain yang nasionalis, menerima pancasila sebagai dasar negara," jelasnya.

Setelah itu, Indonesia kembali mengalami berbagai kegalauan dalam berbangsa. Namun, Muzani menyebut Indonesia akhirnya selalu bisa menemukan jalan keluar dengan proses perembukan antar-pemimpin.

"Kami optimistis setiap kita mengalami kegalauan dalam berbangsa, pemimpin kita selalu berembuk mencari jalan tengah. Kami merasa 2024 pun sama. Rakyat akan menentukan pilihan yang baik," tutup Muzani.