Muzani Sebut Ada 22 Syarat yang Harus Dipenuhi 2 Cawapres Pilihan Prabowo

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut terdapat 22 persyaratan yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden yang akan diajukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan wapres. Posisi tersebut sebelumnya ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka yang mundur.
Muzani mengatakan, persyaratan tersebut harus disertakan saat Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Nantinya, tim verifikasi akan memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut.
“Akan tetapi, presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani usai rapat gabungan MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11).
Muzani menjelaskan, pemeriksaan persyaratan calon wapres akan menjadi tugas tim verifikasi. Tim tersebut nantinya akan menjelaskan secara terperinci mengenai dokumen dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk ijazah hingga kemungkinan pemeriksaan kesehatan.
“Yang kedua, soal tim kesehatan apa segala macam juga akan dijelaskan oleh tim verifikasi, karena tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail tentang termasuk ijazah dan seterusnya,” ujarnya.
Dalam rapat gabungan tersebut, MPR juga telah menetapkan susunan tim verifikasi. Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator, sementara Habiburokhman menjadi ketua tim. Adapun sekretaris tim berasal dari PDI Perjuangan.
Selain itu, Muzani menegaskan Prabowo harus menyerahkan dua nama calon wapres kepada MPR. Penyerahan nama tersebut paling lambat pada Rabu (25/11).
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026,” ujar Muzani.
Saat ditanya apakah Presiden dapat mengajukan satu nama saja, Muzani menegaskan jumlah calon yang harus diserahkan tetap dua orang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar.
“Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” tegasnya.
Sebelumnya, MPR menyepakati perubahan jadwal Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden dari Rabu (2/12) menjadi Rabu (9/12). Perubahan tersebut mengikuti usulan Presiden Prabowo yang membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai koalisi, dan sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wapres.
