Nadiem dan Komisi X Bahas Pembelajaran Tatap Muka hingga Revisi UU Sisdiknas

Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

Mendikbud Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR yang berlangsung secara virtual. Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan update dari Kemendikbud terkait penyerapan anggaran hingga isu-isu terkini terkait pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19.

Terkait anggaran, Syaiful menggarisbawahi kemungkinan pemotongan anggaran Kemendikbud oleh Kementerian Keuangan. Jika hal itu terjadi, Komisi X ingin agar Kemendikbud secara teliti merealokasi dan refokusing beberapa kegiatan yang dianggap perlu ditunda dan tidak cukup prioritas di tahun 2021.

"Kami ingin semangat pemotongan jadi bagian upaya untuk Kemendikbud menyisir ulang, merelokasi ulang beberapa kegiatan yang dianggap masih perlu untuk ditunda dan tidak cukup prioritas bagi tahun 2021 yang akan datang," kata Syaiful dalam pengantarnya, Rabu (20/1).

"Karena itu, kami mendorong Kemendikbud sekiranya diperlukan realokasi dan refokusing ulang terhadap kegiatan demi mendukung masa transisi yang semakin sulit, terlebih di tengah naiknya pandemi COVID-19 ini," lanjutnya.

Mendikbud Nadiem Makarim meninjau sejumlah sekolah di Kota Bogor. Foto: Kemendikbud

Sementara terkait isu terkini yang strategis, Komisi X mendorong adanya evaluasi Asesmen Nasional. Syaiful mengatakan, banyak pihak yang menilai Asesmen Nasional di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak relevan karena kegiatan pembelajaran tatap muka tidak dilakukan sepanjang tahun 2020.

"Berbagai pihak merasa relevansi Asesmen Nasional, situasi nasional, politik, termasuk situasi kesehatan kita apa yang menjadi target AN, menjadi target Asesmen Nasional dalam rangka mengevaluasi lingkungan dan ekosistem pendidikan kita dianggap tidak mencukupi karena hampir 1 tahun lebih sekolah dan siswa tidak terlibat langsung dalam pembelajaran tatap muka," tuturnya.

Isu lainnya adalah terkait SKB 4 Menteri soal dibukanya kembali pembelajaran tatap muka. Publik meminta Kemendikbud melakukan penyesuaian SKB 4 Menteri di tengah kasus COVID-19 yang terus meningkat.

"Ketika SKB 4 Menteri dikeluarkan, harus diakui memang waktu itu dirancang belum pada posisi ada kenaikan penularan COVID yang sekarang semakin luar biasa ini. Karena itu terkait dengan pembelajaran tatap muka ini, publik menghendaki ada penyesuaian dari SKB 4 Menteri, apa yang harus dilakukan ketika sekolah, pemda, dan orang tua menyepakati dibuka apa yang harus dilakukan dan Kemendikbud harus mengambil langkah seperti apa dan seterusnya," ujarnya.

Isu terakhir adalah perkembangan penyusunan revisi UU Sisdiknas. Komisi X menargetkan revisi UU Sisdiknas sudah bisa dibahas bersama pada pertengahan tahun ini.

"Karena dinamika pendidikan kita membutuhkan percepatan regulasi yang sifatnya mengikat para pihak dalam rangka melaksanakan agenda transformasi pendidikan kita," pungkasnya.