Nadiem Dapat Mandat Jokowi Sederhanakan Kurikulum: Merdekakan Siswa

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Di depan Komisi X DPR RI, Mendikbud Nadiem Makarim mengaku mendapat mandat khusus dari Presiden Jokowi untuk menyederhanakan kurikulum 2013. Nadiem menjelaskan, saat ini pihaknya baru akan menguji coba kurikulum terbaru di sekolah-sekolah penggerak.

"Kita ada tim yang kuat di Kemendikbud yang sedang melakukan mandat Pak Presiden untuk menyederhanakan kurikulum 2013, dan yang 2021 akan kita coba di sekolah penggerak kita," papar Nadiem di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (3/9).

"Dengan pandemi ini kita punya banyak kesempatan untuk mengetes dan itu akan terus kita kembangkan, tentunya akreditasi akan terus berjalan," imbuhnya.

Nadiem menyebut, dengan kurikulum yang baru, siswa akan lebih merdeka dalam belajar. Salah satunya adalah, siswa bisa merdeka dari diskriminasi ekonomi yang selama ini kerap terjadi.

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Foto: Shutter Stock

"Pertama memerdekakan siswa dari diskriminasi yang sistemik yang terjadi. Bahwa yang mampu bimbel dapat angka baik, yang tidak mampu dapat angka buruk. Ini memerdekakan," tegasnya.

Sebab, dengan kurikulum yang baru, siswa sudah tidak lagi dituntut untuk menghafal dan menguasai banyak materi. Namun, para siswa akan dituntut untuk lebih kritis dan diasah kemampuannya bernalar.

"Ini adalah kurikulum yang merdeka. Artinya, struktur kurikulum itu jadi modular, sehingga guru akan bisa memilih mana modul yang lebih tepat buat mereka dan memilih di level kompetensi mana yang cocok," tutur Nadiem.

Sehingga, setiap siswa bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan level kemampuan masing-masing. Materi pelajaran yang didapatkan, kata Nadiem, dipastikan tidak akan terlalu mudah atau terlalu sulit bagi setiap siswa.

"Ini memerdekakan, semua siswa bisa belajar karena tidak diseragamkan level kompetensinya. Anak-anak tidak belajar kalau terlalu gampang atau terlalu sulit. Ada jendela pembelajaran di antara terlalu sulit dan mudah, jadi anak-anak benar-benar belajar," pungkasnya.

Untuk bisa menyempurnakan kurikulum ini, Kemendikbud menganggarkan dana sebesar Rp 1,48 triliun di 2021. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan dan pendampingan kurikulum untuk GTK Rp 518,8 miliar, pengembangan kurikulum dan pembukuan Rp 137,8 miliar, implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah Rp 364,9 miliar, asesmen kompetensi minimum(AKM) dan akreditasi Rp 358 miliar, dan pendampingan Pemda terkait AKM dan tindak lanjut hasilnya Rp 120,2 miliar.

***

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona