Nadiem: Kemendikbud Siapkan Hybrid Modul dengan Asumsi COVID-19 Terus Ada

Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8). Foto: Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

Mendikbud Nadiem Makarim merancang berbagai kebijakan pendidikan yang adaptif dengan pandemi corona. Salah satunya mempersiapkan hybrid modul untuk siswa di semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Nadiem menyebut, hybrid modul dipersiapkan dengan asumsi COVID-19 masih terus ada tahun ini.

"Kami menyadari di tahun ini kita berasumsi COVID itu akan terus masih akan ada dan akan selalu ada (sehingga mempersiapkan) hybrid modul," kata Nadiem dalam raker bersama Komisi X, Rabu (20/1).

"Kami membuat perencanaan dengan asumsi COVID masih ada dan itu strategi Kemendikbud. Maka itu kami memperjuangkan kuota belajar masih dilanjutkan," lanjutnya.

Memang selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar di sekolah dihentikan dan digantikan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun berdasarkan SKB 4 Menteri, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bisa digelar asalkan pemda memberikan izin.

Terkait hal ini, Nadiem mengungkapkan ada banyak sekolah yang harus menggelar belajar tatap muka karena infrastrukturnya tidak memadai untuk PJJ.

Guru memeriksa suhu tubuh siswanya sebelum mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (7/9). Foto: Nova Wahyudi/ANTARA FOTO

"Posisi Kemendikbud jelas. Bagi sekolah yang tidak bisa PJJ, kami meminta pemda untuk mengakselerasi melakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan. Jadi itu posisi yang Kemendikbud ambil untuk membela hak anak kita," tuturnya.

Nadiem mengatakan pemda sudah menentukan sekolah-sekolah mana saja yang harus menggelar pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Pemda sudah melakukan abritase di berbagai macam tempat di mana mereka menentukan sekolah-sekolah yang sulit PJJ, dan dari situlah mereka menentukan sekolah-sekolah, desa-desa yang (pembelajaran) tatap muka," jelasnya.

Masih banyaknya sekolah yang tidak bisa menggelar PJJ membuat banyak pihak mendesak agar Kemendikbud meningkatkan akses internet. Nadiem mengatakan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kominfo untuk meningkatkan pelayanan, meski tidak bisa dilakukan secara instan.

"Kami setuju soal intensitas meningkatkan akses internet meski ini bukan tupoksi kita. Tapi dalam semua hal, infrastruktur selalu ada jeda waktu eksekusi. Ini enggak bisa dilakukan secara instan, tapi terus kita dampingi dan sudah jelas sektor pendidikan menjadi prioritas," pungkasnya.