Nadiem Minta Kampus ‘Nikah Massal' dengan PBB dan BUMN

24 Januari 2020 18:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. 
 Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meminta kampus dan berbagai bekerja sama dalam membentuk program studi (prodi) baru.
ADVERTISEMENT
Menurut Nadiem, kerja sama ini perlu dilakukan karena masih banyak prodi di perguruan tinggi yang tak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nadiem juga menilai prodi yang ada di Indonesia juga tak mampu bersaing di kancah internasional.
“Kita ingin berkolaborasi atau bisa disebut juga pernikahan massal. Apa yang dimaksud dengan pernikahan massal? Pernikahan massal antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru,” kata Nadiem saat peluncuran program Merdeka Belajar di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Foto: REUTERS/Willy Kurniawan
Nadiem memastikan Kemendikbud akan mempermudah proses perizinan pembentukan prodi baru dengan catatan bekerja sama dengan perusahaan hingga organisasi kelas dunia dalam pembentukan kurikulum prodi.
“Perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, contohnya seperti PBB, Bank Dunia, dan lain-lain, ketiga BUMN maupun BUMD, dan yang keempat adalah top QS 100 University," terangnya.
ADVERTISEMENT
Nadiem mengatakan, aturan ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan B.
Berbagai organisasi internasional tidak hanya diminta untuk membantu pembentukan kurikulum prodi saja. Mereka juga diminta menjalin kerja sama program magang hingga rekrutmen saat mahasiswa lulus.
“Ada tiga kriteria artinya kerja sama baru action-nya kalau 3 kriteria ini terpenuhi. Satu adalah harus menunjukkan kerjasama dengan mitra dalam penyusunan kurikulum. Kedua ada program magangnya dan ketiga ada perjanjian kerja sama dari sisi rekrutmen,” ujar Nadiem.
“Kalau prodi ini bisa membuktikan ada kerja sama ini 3 dengan organisasi kelas dunia, otomatis akan diberikan izin membuka program studi,” kata Nadiem.