Nadiem Sambangi Kantor PP Muhammadiyah, Minta Maaf dan Janji Evaluasi POP
PerbesarSikap PP Muhammadiyah yang mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud, membuat Mendikbud Nadiem Makarim menuai kritikan luas.
Muhammadiyah --yang memiliki 30 ribu lembaga pendidikan, menilai seleksi program yang merekrut 156 ormas untuk jadi penggerak pendidikan itu tidak transparan. Selain Muhammadiyah, NU dan PGRI juga ikut mundur.
Nadiem akhirnya meminta maaf kepada tiga organisasi penting dalam pendidikan tersebut. Ternyata tak hanya minta maaf, Nadiem menyambangi langsung kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakpus, untuk menyampaikan permohonan maaf.
"Mendikbud Nadiem Makarim silaturahim ke PP Muhammadiyah didampingi staf khusus, Saudara Haekal," ucap Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, kepada kumparan, Rabu (29/7).
Mu'ti ditemani oleh Bendahara Umum PP Muhammadiyah yang juga eks Rektor Uhamka, Prof. Suyatno.
Mu'ti menjelaskan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu dibicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud, khususnya program POP. Mendikbud menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan mengevaluasi program POP.
"Muhammadiyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan permintaan maaf. Akan tetapi belum menentukan sikap mengenai program POP," ucap Mu'ti.
"PP Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan Majelis Dikdasmen dan Majelis Dikti Lintang dalam waktu dekat," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Kasiyarno, sudah menyampaikan menyambut baik permintaan maaf, namun tetap tidak mengubah sikap Muhammadiyah mundur dari POP.
"Kami sudah punya keputusan bulat. Jadi sekalipun menteri sudah buat pernyataan minta maaf, itu baik. Tapi Muhammadiyah tetap tidak ikut dalam program (POP)," ucap Kasiyarno kepada kumparan, Rabu (29/7).
Pertimbangan Muhammadiyah
Berikut tiga pertimbangan PP Muhammadiyah mundur dari Program Organisasi Penggerak:
Muhammadiyah memiliki 30.000 satuan pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persyarikatan Muhammadiyah sudah banyak membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sejak sebelum Indonesia merdeka, sehingga tidak sepatutnya diperbandingkan dengan organisasi masyarakat yang sebagian besar baru muncul beberapa tahun terakhir dan terpilih dalam Program Organisasi Penggerak Kemdikbud RI sesuai surat Dirjen GTK tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomer 2314/B.B2/GT/2020.
Kriteria pemilihan organisasi masyarakat yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas, karena tidak membedakan antara lembaga CSR yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Muhammadiyah akan tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan kami dalam Program Organisasi Penggerak ini.
***
Saksikan video menarik di bawah ini.