Nadiem Tanggapi Isu Pendidikan: Kuota Internet Gratis hingga Pendidikan Militer

com-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat melakukan konferensi Dana BOS 2020, Senin (10/2). Foto: dok. kemdikbud.go.id

Mendikbud Nadiem Makarim memberi sejumlah penjelasan terkait isu dan permasalahan pendidikan beberapa waktu belakangan. Isu pendidikan yang tengah hangat menjadi sorotan masyarakat adalah sulitnya akses internet selama belajar online hingga rencana pendidikan militer mahasiswa.

Penjelasan terkait isu-isu itu disampaikan Nadiem saat rapat bersama Komisi X DPR, Kamis (27/8). Berikut kumparan merangkum sejumlah tanggapan dan penjelasan Nadiem terkait isu-isu pendidikan terkini:

Pastikan Kuota Internet Gratis Belajar Online

Kegiatan penyediaan wifi atau fasilitas internet gratis untuk pelajar di desa Meunasah Manyang kandang, Lhokseumawe, Aceh. Foto: Satlantas Polres Lhokseumawe

Mendikbud Nadiem Makarim menyebut pemerintah mensubsidi kuota internet atau pulsa bagi kegiatan belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) senilai Rp 7,2 triliun selama tiga/empat bulan ke depan hingga Desember 2020.

Dengan anggaran itu, nantinya tiap siswa akan mendapatkan kuota internet 35 GB per bulan, sementara guru 42 GB, dan mahasiswa-dosen 50 GB.

"Selama ini kami telah melakukan perjuangan internal di dalam pemerintah. Dan, Alhamdulillah, kami dapat dukungan untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini," kata Nadiem.

Sebut Sekolah Cikal Hibahkan Merek Dagang Merdeka Belajar Secara Gratis

Mendikbud Nadiem Makarim saat melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Nadiem memastikan polemik hak paten Merdeka Belajar dengan Sekolah Cikal sudah selesai. Cikal memutuskan untuk menghibahkan istilah Merdeka Belajar mereka ke Kemendikbud.

"Alhamdulillah, kami sudah berkoordinasi dengan PT Cikal dan keputusannya adalah (Sekolah Cikal]) untuk menghibahkan merek dagang dan jasa tanpa kompensasi, jadi secara gratis kepada Kemendikbud jadi sekarang sedang proses hibah ke Kemendikbud," ujar Nadiem.

Merdeka Belajar yang digaungkan Nadiem dalam program Kemendikbud sudah dimiliki Sekolah Cikal sejak 2015. Setelah polemik selesai, Nadiem menegaskan merek dagang yang sudah dihibahkan itu tidak akan dikomersialisasi.

Tegaskan Klaster Corona di Sekolah Sebelum Tatap Muka Dimulai

Sejumlah murid mencuci tangan sebelum masuk hari pertama sekolah di SDN 11 Marunggi Pariaman, Sumatera Barat. Foto: Iggoy el Fitra/ANTARA FOTO

Terkait klaster corona di lingkungan sekolah, Nadiem menjelaskan pihaknya telah menginvestigasinya. Menurut Nadiem, klaster sekolah ini terjadi karena banyak guru yang dinyatakan sudah positif corona sebelum kegiatan belajar tatap muka berlangsung.

"Kami telah melakukan investigasi kami sendiri, mengenai yang disebut media sebagai klaster-klaster. Banyak yang memang ketahuan positif ketika tes itu dilakukan sebelum tatap muka," terangnya.

"Jadi kami mengecek langsung, ternyata banyak guru-guru ini yang positif, yang melakukan PJJ tetapi bekerja di sekolah," lanjut dia.

Pastikan Tak Ada Mahasiwa DO karena Tak Mampu Bayar UKT

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Terkait isu pendidikan tinggi, Nadiem menegaskan sejauh ini tidak ada mahasiswa yang drop out (DO) karena tidak mampu membayar uang kuliah tunggal (UKT). Terlebih karena dampak krisis pandemi virus corona.

"Saya memastikan tidak akan ada yang drop out karena tidak mampu membayar UKT di semester ini," tegas Nadiem.

Untuk mengatasi krisis pandemi virus corona bagi mahasiswa, Nadiem menyebut, pihaknya telah menyediakan sejumlah bantuan. Sehingga, para siswa dan mahasiswa yang tidak mampu membayar SPP dan UKT akan tetap terjamin pendidikannya.

Klarifikasi Pendidikan Militer Mahasiswa

Ilustrasi anggota TNI AD Foto: ANTARA FOTO/Rahmad

Nadiem juga mengklarifikasi soal polemik pro dan kontra pendidikan militer untuk mahasiswa yang belakangan ramai diperbincangkan. Dia menegaskan tak ada paksaan dalam program itu.

"Biar tidak liar lagi isunya, saya kaget ada di mana-mana wajib militer dan topik bela negara. Jadi, saya langsung selesaikan, tidak ada yang namanya pemaksaan kurikulum militer atau bela negara di dalam universitas kita," kata Nadiem.

Nadiem menegaskan, tak mungkin ketika Kemendikbud menggalakkan Merdeka Belajar namun di satu sisi memaksa untuk ikut pendidikan militer.

----------------------------------

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona