Nadiem Ungkap Punya 400 Orang Tim Bayangan, Anggota DPR Lempar Kritik

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim pada pembukaan IOI 2022 di Yogyakarta. Foto: Dok. Istimewa

Kemendikbudristek rupanya memiliki shadow team atau tim bayangan sebanyak 400 orang. Namun, tim yang dibentuk oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim ini mendapat kritik dari Komisi X DPR karena dinilai merendahkan sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada di Kemendikbudristek.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR, Nadiem mengakui kesalahannya menggunakan nama shadow organization atau organisasi bayangan dalam menyebut tim tersebut. Ia menyebut, organisasi yang dimaksud merupakan vendor, yang bertugas untuk melakukan mirroring.

"Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya setiap dirjen yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, tim yang permanen untuk selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakannya melalui platform teknologi. Jadi itu maksudnya," kata Nadiem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).

Tim atau vendor tersebut berada di bawah PT Telkom Indonesia. Kehadiran tim tersebut sempat dipresentasikan Nadiem ketika menghadiri forum PBB di Amerika Serikat beberapa waktu lalu dan mendapat apresiasi dari sejumlah negara.

"Itu sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara sebenarnya bahwa inovasinya, bukan kita meluncurkan produk. Inovasi yang dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami, cara ASN-ASN hebat dalam Kemendikbud Ristek kami. Kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor," ujarnya.

Mendikbudristek Nadiem Makarim memberikan keterangan di Kampus Unpad, Kota Bandung, dalam kegiatan Kampus Merdeka pada Senin (17/1). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Secara teknis, lanjut Nadiem, tim yang merupakan bagian dari anak perusahaan Telkom memang vendor. Namun yang ingin ia garis bawahi adalah banyaknya anak muda yang ingin bergabung ke tim tersebut untuk membangun produk teknologi informasi di bidang pendidikan.

"Walaupun keputusan semua ada di dirjen-dirjen Kemendikbudristek, baik dirjen dan direktur bekerja sama dengan mereka dengan filsafat kemitraan, dengan filsafat gotong royong, dan inilah yang ingin dipelajari negara-negara lain bagaimana kita bisa melihat suatu kapasitas yang baru," tuturnya.

Nadiem berharap tim bentukannya tersebut dapat dilakukan oleh pemda dan kementerian lain.

"Bayangkan jika semua kementerian punya tim yang bekerja sama sebagai mitra untuk meluncurkan berbagai macam aplikasi-aplikasi gratis untuk masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan," pungkasnya.

Dikritik Komisi X

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Anggota Komisi X Johar Arifin, mempertanyakan dasar hukum pembentukan tim bayangan di Kemendikbud Ristek. Tim ini tidak pernah dibahas di Komisi X sebagai mitra Kemendikbud Ristek,

"Kita tidak pernah dengar ini. Kita tidak pernah diberi tahu. Keppresnya mana? Kepmennya mana sebagai dasar hukumnya? Karena ini kan pakai anggaran? Anggarannya dari mana? Apakah sudah ada kajian ilmiahnya sehingga jadi kebijakan negara dalam bidang pendidikan?" kritik politikus Gerindra itu.

Anggota Komisi X lain, Andi Muawiyah Ramly, mengapresiasi upaya berbagai terobosan yang dilakukan Nadiem di Kemendikbud Ristek. Namun dia mengkritik tak pernah ada pembahasan.

"Kenapa baru disampaikan hari ini? Bapak yang sampaikan tadi itu terbaik penjelasan Bapak itu, paling runut, paling ilmiah, paling jelas. Tapi apa yang 300 orang itu tidak terdeteksi di Komisi X termasuk RUU Sisdiknas," ucap politikus PKB itu.

Kritik Muhammadiyah

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, turut mengkritik keberadaan tim bayangan Nadiem. Menurutnya, dalam sejarah Republik Indonesia, baru kali ini dia mendengar istilah "tim bayangan" dalam sebuah kementerian.

"Jumlahnya ratusan, semuanya digaji jutaan. Padahal secara struktural di kementerian banyak sekali pejabat mulai Sekjen, Dirjen, Direktur, Biro, dan staf yang berjumlah ribuan," ucap Abdul Mu'ti melalui Twitter.

"Tim bayangan itu adalah sebuah inefisiensi. Keuangan negara sedang tidak baik-baik saja. Tim bayangan itu bisa mengundang interpretasi adanya kolusi. BPK dapat melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan," imbuh profesor pendidikan itu.